Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Minta Warga Indonesia Tak Reaktif soal Kebijakan Trump

Kompas.com - 31/01/2017, 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta masyarakat tidak terlalu reaktif menanggapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang warga dari tujuh negara Muslim masuk ke AS.

"Menurut saya, kita tidak perlu terlalu reaktif menyikapi kebijakan yang dilahirkan negara-negara lain, baik negara tetangga, sahabat, maupun negara lain di luar kita," kata Lukman di Semarang, Selasa (31/1/2017).

Pada Jumat (27/1) lalu, Trump menandatangani surat perintah yang memberlakukan penundaan selama empat bulan untuk mengizinkan pengungsi dari Suriah masuk ke AS dan untuk sementara melarang masuk pengunjung dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Ketujuh negara itu adalah Suriah, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman.

(Baca: Kebijakan Kontroversial Trump Memaksa Barack Obama Berbicara)

Bagaimanapun juga, kata Lukman, masyarakat Indonesia harus tetap menghormati negara-negara lain yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengeluarkan kebijakan sendiri.

Meski demikian, ia mengatakan sekarang ini setiap warga negara, termasuk warga negara Indonesia (WNI) tidak hanya menjadi warga di negaranya sendiri, melainkan sudah menjadi warga dunia.

"Tentunya, beberapa saran, masukan, dan lain sebagainya dari kita sebagai warga dunia diharapkan bisa menjadi perhatian bagi setiap negara, sebagaimana kita memperhatikan masukan dari negara lain," ungkap dia.

(Baca: Trump Pecat Jaksa Agung Penentang Kebijakan "Muslim Ban")

Oleh karena itu, Lukman menyatakan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu proaktif dalam menyikapi setiap perkembangan di berbagai belahan dunia.

"Secara khusus Bapak Presiden, dan lebih khusus lagi Menlu akan proaktif menyikapi setiap perkembangan di belahan manapun. Sebagai bagian yang tidak terhindarkan dalam kehidupan percaturan dunia," ucap Menag.

Kompas TV Dubes AS: Indonesia Aman dari Kebijakan Keimigrasian Trump
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com