Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Pemda Tingkatkan Kualitas Sistem Transportasi

Kompas.com - 31/01/2017, 15:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comWakil Presiden Jusuf Kalla berharap agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas sistem transportasi daerah. Pasalnya, transportasi merupakan hal penting dalam menunjang seluruh aktivitas masyarakat.

“Angkutan adalah kebutuhan pokok juga, transportasi. Karena tidak ada gerak kita apakah itu masalah perorangan, ekonomi, dan kebutuhan sehari-hari tanpa sistem transportasi yang baik,” kata Kalla saat kegiatan Penyerahan Penghargaan bidang Perhubungan Darat Tahun 2016 di Istana Wapres, Selasa (31/1/2017).

Menurut Wapres, setidaknya ada dua cara untuk mengukur baik buruknya sistem transportasi yang ada, yaitu melalui kelancaran dan keamanan sistem.

Untuk kelancaran, misalnya, dapat diketahui sejauh mana kecepatan yang dapat dicapai sebuah kendaraan ketika melintasi jalan perkotaan.

“Dulu, bisa 30 km/jam, sekarang sebagian besar kota di bawah 20 km/jam. Malah barangkali kalau di Jakarta sedang macet ya (bisa lebih pelan),” kata dia.

Sementara, keamanan sistem transportasi dapat dilihat dari berapa banyak kasus kecelakaan yang terjadi. Untuk 2016, berdasarkarkan data dari kepolisian, kata Wapres, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan.

“Tahun 2016 hampir 100.000 kecelakaan yang terjadi, yang meninggal lebih dari 23.000 jiwa meninggal di jalan raya. (Jumlah korban jiwa) meningkat hampir 1.000 orang lebih banyak dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Meski demikian, Wapres mengaku, bukan perkara mudah memperbaiki sistem transportasi tersebut. Setidaknya, ada delapan faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Pertama, jumlah penduduk yang terus meningat setiap tahunnya. Hal itu memacu pertumbuhan sistem transportasi yang cukup signifikan.

Kedua, pertumbuhan jumlah kendaraan. Tercatat, setidaknya terjadi kenaikan satu juta mobil dan delapan juta sepeda motor setiap tahunnya. Pertumbuhan itu, kata Kalla, bahkan mengalahkan pertumbuhan jumlah penduduk.

“Ketiga, faktor ekonomi. Karena orang beli mobil baru kalau pertumbuhan ekonominya lebih baik. Dan apabila ada pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, maka arus barang juga bertambah,” kata Kalla.

Selanjutnya, infrastruktur, meliputi panjang dan kualitas jalan itu sendiri. Menurut dia, pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan tanpa dibarengi pertumbuhan infrastruktur akan memicu terjadinya kemacetan.

Begitu pula kualitas jalan yang buruk, juga akan mempengaruhi laju kendaraan yang akan berdampak terhadap kemacetan dan faktor keselamatan itu sendiri.

Kelima, kemampuan pemda dalam menyediakan sarana transportasi umum. Menurut Wapres, semakin besar kapasitas angkutan umum, maka akan jauh lebih baik.

Namun, banyak daerah yang angkutan umumnya berukuran kecil. Menurut dia, hal itu justru berpotensi menyumbangkan kemacetan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com