Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKI di Hongkong Terbang ke Jakarta untuk Laporkan Fahri Hamzah

Kompas.com - 30/01/2017, 07:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong akan melaporkan Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR karena kicauan yang menyebut pekerja Indonesia di luar negeri sebagai babu.

Dua orang perwakilan TKI sudah terbang dari Hongkong dan tiba di Jakarta semalam. Dua orang TKI ini mengatasnamakan Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI), mewakili koalisi yang terdiri dari 55 organisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hong kong.

"Benar Mas, saya sekarang baru sampai di Jakarta," kata Ketua LACI Nur Halimah saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (29/1/2017) malam pukul 21.00 WIB.

(Baca: Kata Fadli Zon, Kicauan Fahri Hamzah Justru Bela Kaum Pekerja)

Adapun pelaporan rencananya dilakukan pada Senin (30/1/2017) pukul 10.00 WIB pagi ini.

Nur mengatakan, kunjungan ke Jakarta ini dimungkinkan atas dukungan penuh dari teman-temannya sesama TKI di Hongkong yang secara sukarela "urunan" mengumpulkan ongkos untuk dua perwakilannya.

"Semoga niat luhur dan solid dari akar rumput ini dapat mewujudkan perlindungan yang lebih baik bagi Buruh Migran Indonesia," ucap Nur.

Selain melaporkan Fahri, Nur juga akan mendorong DPR untuk segera merampungkan revisi Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI yang sudah mangkrak sejak 2010.

Pada Selasa (24/1/2017) lalu, Fahri mengeluarkan kicauan yang memancing kritik dan protes dari banyak pihak.

"Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela..." begitu bunyi kicauan Fahri yang diunggah di akun @Fahrihamzah.

Fahri yang telah menghapus kicauannya itu, mengaku tak bermaksud menyingung perasaan siapapun.

Fahri menjelaskan, kicauannya sebetulnya tak berdiri sendiri melainkan tengah fokus mengkritik pemerintah atas situasi dan kondisi terkini.

Fahri menilai, saat ini pemerintah kehilangan prioritas untuk ditangani.

"Prioritas kita ini saya tunjukan bahwa hutan kita dibabat orang, pipa-pipa baja kita disedot negeri orang. Padahal warga kita mengemis meminta kerja menjadi pakai istilah babu. Sebenarnya istilah ini enggak ada. Semenetara pekerja asing kita biarkan merajalela. Concern saya adalah prioritas," papar Fahri.

(Baca: Taufik Kurniawan Yakin Fahri Hamzah Tak Bermaksud Lecehkan Profesi TKI)

Sebagai Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja ia mengaku sangat mengetahui nasib pekerja Indonesia di luar negeri. Kondisinya tragis bahkan tak jarang ada yang diperbudak.

Ia menegaskan kalimat pada kicauannya tak ada hubungannya dengan penghinaan. Hal yang ditekankannya adalah bahwa ada pekerjaan pemerintah yang tak beres berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Fahri pun meminta maaf apabila ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan kicauannya Fahri juga pada akhirnya menghapus kicauannya mengenai TKI itu.

Kompas TV Migrant Care Laporkan Fahri Hamzah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com