Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Anggap Prabowo Bisa Jadi Opsi Capres pada 2019

Kompas.com - 10/01/2017, 19:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menghargai langkah Partai Gerindra yang mulai mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, untuk menjadi calon presiden pada 2019.

Hasto menilai Prabowo bisa menjadi salah satu opsi bagi masyarakat.

"Di dalam kontes yang masih akan berlangsung pada 2019 yang akan datang, diperlukan sebuah tampilan, diperlukan sebuah opsi kepada rakyat," kata Hasto di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Hasto menambahkan, setiap partai mempunyai cara dan strategi yang berbeda untuk menghadapi pilpres. PDI-P sendiri, kata dia, saat ini lebih memilih untuk fokus mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga 2019.

"Ketum menyatakan kami berdiri kokoh di belakang Jokowi. Prioritas terpenting bekerja untuk rakyat," kata Hasto.

Adapun terkait kontestasi pilpres, menurut Hasto, saat ini PDI-P masih fokus pada pembahasan revisi undang-undang tentang pemilu yang tengah berlangsung di DPR.

Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden yang digelar serentak mulai 2019, segala peraturan harus disiapkan dengan sebaik-baiknya.

"Jangan sampai ada grey area (area abu-abu)," ucap Hasto.

Prabowo sebelumnya mengaku belum berpikir untuk kembali maju pada Pilpres 2019. Hal itu belum diputuskannya karena waktu pemilihan masih lama.

"Masih lama, dua tahun lagi. Lihat nanti," ujar Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, mayoritas kader Gerindra ingin Prabowo kembali maju sebagai capres.

(Baca juga: Diminta Kader untuk Jadi Calon Presiden 2019, Apa Jawaban Prabowo?)

Wacana pencapresan Prabowo pada Pemilu 2019 berawal dari sambutan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, dalam Rapat Akbar Partai Gerindra dalam rangka konsolidasi Pilkada DKI Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2017).

"Saya kira Gerindra perlu mencalonkan kembali, mayoritas ingin mencalonkan Pak Prabowo pada 2019. Saya kira itu perlu sebagai bagian dari perjuangan Gerindra ke depan, yakni mencalonkan beliau menjadi presiden," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2017).

(Baca: Sandi Sebut Prabowo Presiden 2019-2024, Prabowo Diam)

Saat ditanya terkait respons Prabowo yang diam saja saat dielu-elukan sebagai presiden RI 2019 pada Rapat Akbar Gerindra, Fadli menganggap wajar respons Prabowo tersebut.

Sebab, kata Fadli, usulan pencapresan Prabowo memang berasal dari aspirasi para kader, bukan dari elite partai.

Fadli mengatakan, yang pasti pencapresan Prabowo sudah menjadi konsensus di Partai Gerindra.

(Baca juga: Prabowo dan Prediksi Pertarungan Pilpres 2019)

Kompas TV Prabowo Siap Maju Jadi Capres di Pilpres 2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com