Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diharap Tak Asal Bungkam Kritik di Masyarakat

Kompas.com - 09/01/2017, 23:08 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menanggapi kritik yang dilancarkan masyarakat.

Kritik dari masyarakat, kata dia, harus ditanggapi secara bijak, sehingga tidak perlu direspons secara berlebihan.

"Jangan dibungkam orang mau demo, mau keluarkan pendapat. Tangkap sini, tangkap sana," ujar Yandri dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Senin (9/1/2017).

"Kalau ada kritik masyarakat, jangan ditangkap," kata dia.

Penangkapan sejumlah orang atas dukaan makar sempat mendapat sorotan. Sebanyak 11 aktivis ditangkap menjelang aksi damai 212 pada akhir 2016 lalu.

"Jangan sampai nanti kebebasan demokrasi kita, kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, ini orang jadi takut," ucap Yandri.

(Baca juga: Fadli Zon: Nanti Rakyat Marah, Masa Mengkritik Dibilang Makar)

Tak hanya itu, politisi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko "Patrio" juga sempat dipanggil Bareskrim. Eko dipanggil lantaran pemberitaan palsu atau hoax di situs online.

Menurut Yandri, pihak Bareskrim melakukan kesalahan dalam menanggapi artikel tersebut. Seharusnya, lanjut dia, penyidik Bareskrim menelusuri artikel atau penulisnya.

"Tidak ditelusuri dulu dengan kecanggihan yang dimiliki Polri menelusuri berita itu hoax atau tidak. Jangan sampai kita mau tegakkan hukum sambil melanggar hukum. Ini tidak boleh terjadi," ujar Yandri.

(Baca juga: Pertanyakan Pemanggilan Eko "Patrio", Komisi III Panggil Kapolri Usai Reses)

Kompas TV Prabowo: Dituduh Makar? Anak Proklamator Kok Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com