Respons Australia, Pemerintah Diminta Tidak Emosional

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai keputusan TNI melakukan pemutusan kerja sama militer dengan Australia dapat mengganggu hubungan baik antara kedua negara.

"Pemerintah tidak boleh emosional dan harus kedepankan rasionalitas. Jangan sampai isu ini dibesar-besarkan oleh pihak tertentu yang sekadar ingin mencari perhatian publik," kata Charles, melalui keterangan tertulis, kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2016).

Ia mengaku sudah mendapat penjelasan dari perwakilan Australia di Indonesia atas kabar pelecehan terhadap TNI dan Pancasila, yang terjadi di pelatihan pasukan khusus Australia (SAS) di Pangkalan Campbell, Perth.

Dari penjelasan itu, memang ada oknum personel militer Australia yang diduga melecehkan Pancasila.

Namun, kelakuan oknum personel militer Australia tersebut tidak mewakili pandangan Pemerintah Australia.

"Pihak Australia sudah meminta maaf, melakukan investigasi serta melakukan penindakan terhadap oknum prajurit yang diduga melakukan pelanggaran tersebut," ujar politisi PDI-P ini.

Australia adalah mitra strategis bagi Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan dan pemberantasan terorisme.

Oleh karena itu, Charles berpandangan, jangan sampai kasus ini membuat hubungan Indonesia-Australia menjadi terganggu dan kedua negara sama-sama dirugikan.

"Agak lucu kalau kelakuan oknum serdadu dijadikan alasan untuk memutuskan kerja sama pertahanan," ujar Charles.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa yang dihentikan hanya kerja sama terkait pelatihan bahasa, bukan seluruh kerja sama di bidang pertahanan.

Penghentian kerja sama ini hanya sementara. Setelah investigasi yang dilakukan pihak militer Australia selesai, maka kerja sama akan dilanjutkan.