Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi XI: 2017, Pertumbuhan Ekonomi Harus Lebih Berkualitas

Kompas.com - 03/01/2017, 07:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyoroti sejumlah permasalahan ekonomi yang diprediksi bakal dihadapi Indonesia pada 2017.

Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa lebih berkualitas dan dirasakan rakyat. 

"Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas. Pada konteks ini ada beberapa poin penting yang mesti jadi perhatian serius," ujar Heri melalui keterangan tertulis, Senin (2/1/2017).

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang ada harus mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan 2016.

(Baca: PBNU: 2016, Pertumbuhan Ekonomi Masih Menyisakan Ketimpangan)

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada 2016 estimasi pertumbuhan ekonomi 1 persen hanya mampu menyerap 110 ribu tenaga kerja.

Angka tersebut lebih kecil dibanding angka lima tahun sebelumnya. "Di banding lima tahun sebelumnya, dimana 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 25 ribu tenaga kerja," kata Heri.

Kedua, pertumbuhan ekonomi harus dapat menjawab problem kemiskinan. Pada 2016 tingkat kedalaman kemiskinan memburuk menjadi 1,94.

(Baca: Jokowi Tak Menyangka Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,02 Persen)

Terakhir, Heri berharap pertumbuhan ekonomi lebih merata. Meski pada 2016 Indeks Gini dapat diturunkan di angka 0,39, namun hitungan itu tidak menggambarkan pemerataan yang lebih nyata karena hanya diukur dari seberapa besar pengeluaran, bukan dari seberapa besar pendapatan.

"Hingga saat ini, pertumbuhan yang ada hanya dinikmati tidak lebih dari 20 persen orang. Sedangkan 80 persen yang lain sangat rentan untuk tertinggal," ungkap Politisi Partai Gerindra itu.

Kompas TV Sambil Blusukan, Jokowi Beli Sepatu Diskonan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com