Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putu Sudiartana Minta agar Uang Suap Diganti Dollar Singapura

Kompas.com - 28/11/2016, 15:41 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana, meminta agar uang suap untuknya ditukar dalam bentuk mata uang Singapura.

Uang tersebut merupakan fee atas jasanya terkait pengurusan penambahan dana alokasi khusus (DAK) Provinsi Sumatera Barat.

Hal itu dikatakan pengusaha Yogan Askan saat bersaksi bagi terdakwa I Putu Sudiartana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/11/2016).

(Baca: Staf Putu Sudiartana Akui Pernah Terima Uang yang Diduga Hasil Gratifikasi)

Dalam kasus ini, Yogan telah divonis bersalah atas perbuatannya menyuap Putu Sudiartana sebesar Rp 500 juta.

"Waktu di Plaza Senayan, Pak Putu tanya, 'Uangnya apa dalam bentuk rupiah, bisa tidak kalau diganti Singapore dollar?" ujar Yogan kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Yogan, saat itu dia menjawab bahwa ia kesulitan menukar uang ke dalam mata uang Singapura.

Staf Putu, Novianti, juga membenarkan adanya permintaan Putu tersebut. Namun, hingga saat penyerahan, uang-uang yang diterima tetap dalam mata uang rupiah.

"Benar, memang pernah diminta. Saya laporkan ke Pak Putu, saya bilang tidak ada dollar. Lalu dia bilang, 'Ya sudah, apa saja diterima'," kata Novianti.

Putu Sudiartana yang merupakan anggota Komisi III DPR RI didakwa menerima suap Rp 500 juta dari pengusaha dan Kepala Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat.

(Baca: Saksi: Pak Putu Minta kalau Bicara Uang Jangan Vulgar, Pakai Istilah Saja)

Suap tersebut terkait pengusahaan dana alokasi khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang Provinsi Sumatera Barat pada APBN-P 2016.

Awalnya, Putu meminta agar ia diberi fee atau komisi sebesar Rp 1 miliar.

Namun, pada akhirnya, para pengusaha di Sumatera Barat hanya mampu menyediakan uang sebesar Rp 500 juta. Penyerahan uang dilakukan melalui Yogan Askan kepada Novianti.

Kompas TV KPK Periksa Anggota DPR Putu Sudiartana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com