Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Dorong Profesionalisme Guru

Kompas.com - 25/11/2016, 11:46 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, profesionalisme guru belum memenuhi harapan yang diinginkan pemerintah.

Sebab, belum sepenuhnya guru-guru yang ada bisa mengemban tugasnya secara profesional.

Muhadjir mengakui, masih diperlukan berbagai upaya keras agar pekerjaan guru bisa dilaksanakan lebih baik lagi ke depannya.

Maka dari itu, pemerintah akan terus mengupayakan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru.

"Namun, upaya itu akan sia-sia belaka tanpa keinginan keras dari pihak guru itu sendiri,” kata Mihadjir melalui keterangan tertulisnya, Jumat (25/11/2016).

Muhadjir menyampaikan, peran seorang guru sangat strategis. Sebab ia menjadi "motor" untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, "Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan. Di tengah, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Di belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan".

Untuk memenuhi pengabdiannya itu, profesi guru sangat lekat dengan sifat altruistik, sifat yang mengedepankan perhatian atau kesejahteraan bagi orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri.

“Tidak ada satupun orang sukses di dunia ini yang lepas dari sentuhan guru. Seorang guru rela menjadikan muridnya menjadi orang sukses, bahkan ia ikhlas menjadikannya lebih sukses daripada anaknya sendiri." kata Muhadjir.

Ia mengatakan, pemerintah terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan para guru. Harapannya, agar guru lebih profesional lagi ke depannya.

Diantaranya dengan pemberian sertifikat profesi dan tunjangan profesi guru.

Kemudian, pemerintah juga terus menggiatkan program pengembangan diri guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG), dan program Guru Pembelajar.

Sedangkan untuk menjawab kebutuhan penyediaan guru produktif di Sekolah Menengah Kejuruan, Kemendikbud mendorong para guru adaptif untuk mendapatkan sertifikat keahlian ganda. Sehingga, dapat berperan sebagai guru produktif.

Muhadjir menambahkan, pemerintah juga mengupayakan kebutuhan tenaga pengajar di pelosok dan daerah daerah terpencil.

Ia menjelaskan, pada 2015 pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menghadirkan para pendidik untuk daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) melalui program Guru Garis Depan (GGD) dan Sarjana Mendidik di 3T (SM-3T).

"Tercatat pada tahun 2015, sebanyak 797 GGD ditempatkan di empat Provinsi, 28 Kabupaten. Untuk tahun ini pemerintah direncanakan akan menempatkan sekitar 6.296 GGD di 28 Provinsi dan 93 Kabupaten. Sebagai program rintisan untuk GGD, di tahun 2016 ini, tercatat sebanyak 2.993 orang SM-3T yang bersedia mengabdi untuk bangsanya di bidang pendidikan telah ditugaskan di 20 Provinsi dan 56 Kabupaten di seluruh Indonesia," kata Muhadjir.

Dalam rangka Peringatan hari Hari Guru Nasional dan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun ke-71 PGRI, akan diadakan kegiatan Simposium Guru Nasional di Sentul International Convention Center (SICC) pada Sabtu (26/11/2016).

Rencananya, kegiatan tersebut diikuti sekitar 2000 guru dari seluruh Indonesia. Simposium tersebut menjadi wahana untuk menuangkan ide, gagasan, dan mencari pemecahan isu atau permasalahan strategis tentang pendidikan.

Puncak acara tersebut akan dilaksanakan pada keesokan harinya, Minggu (27/11/2016). Acara tersebut akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta 11.000 orang guru dan tenaga kependidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com