Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Usulkan Kerja Sama ASEAN-Pacific Alliance sebagai Alternatif TPP

Kompas.com - 20/11/2016, 11:53 WIB

KOMPAS.com - Indonesia mengusulkan kerja sama ASEAN dan negara yang tergabung dalam Pacific Alliance, sebagai alternatif dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang digagas sejumlah negara di Asia dan Pasifik.

"Kalau TPP tidak jadi, kenapa ASEAN dan Pacific Alliance tidak bangun hubungan. Itu kan lebih baik daripada TPP," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, di sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), di Lima, Peru, Sabtu waktu setempat atau Minggu (20/11/2016) waktu Indonesia.

Pacific Alliance beranggotakan Meksiko, Peru, Chile, dan Kolombia. Dari empat negara tersebut hanya Kolombia yang bukan anggota APEC.

Sedangkan Indonesia tidak termasuk anggota TPP yang digagas sejumlah negara di Asia-Pasifik.

Namun, TPP yang digagas sejak 2013 mulai ragu terhadap Amerika Serikat, apakah masih mempertahankan keanggotaannya atau tidak.

Ketidakpastian muncul setelah pergantian kepemimpinan dari Barack Obama kepada Donald Trump.

"Hadapi pergantian kepemimpinan di AS nanti, semua negara bersiap. Tapi sebagian besar negara percaya AS tidak berubah," kata Kalla.

Pada forum KTT APEC, Kalla mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pleno APEC Business Advisory Council (ABAC).

Sebelum diplenokan, Indonesia bersama dengan China, Selandia Baru, dan Brunei Darussalam mendapatkan tanggung jawab untuk merumuskan program penguatan usaha kecil, mikro, dan menengah.

Dalam forum APEC, Indonesia juga mengusulkan perdagangan pengembangan produk, seperti kelapa sawit, rotan, kopi, dan karet diperlakukan sama dengan produk lain, yakni dibebaskan dari bea masuk.

"Demikian pula kalau produk petani tidak boleh dihargai rendah agar tidak muncul kemiskinan baru," ujar Wapres, didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

(M Irfan Ilmie/ant)

Kompas TV Dunia Berkomitmen Atasi Krisis Pengungsi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com