Sebelum Gabung Trans Pacific Partnership, Pemerintah Akan Proteksi Produk Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan niatnya secara langsung untuk bergabung dalam kerja sama multilateral Trans Pacific Partnership (TPP) saat bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Namun, sebelum Indonesia resmi bergabung pada TPP, pemerintah akan membuat kebijakan yang memproteksi produk lokal.

"Pemerintah akan berikan proteksi pada national player dan itu penting. Kalau dibuka begitu saja akan seperti Mike Tyson lawan Ellias Pical, maka perlu ada keseimbangan untuk siapkan itu," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Sebelum masuk ke TPP, sebut Pramono, Presiden Jokowi meminta jajaran di bawahnya untuk melakukan kajian mendalam. (Baca: Kepada Obama, Jokowi Sampaikan Keinginan Bergabung Trans Pacific Partnership)

Kajian juga akan mempertimbangkan soal untung dan rugi serta momentum yang tepat bagi Indonesia untuk bergabung dalam kerja sama yang mensyaratkan pasar bebas itu.

Menurut Pramono, persaingan global tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu, pemerintah saat ini mempersiapkan kondisi internal di Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut.

Selain mengembangkan industri dalam negeri, upaya yang dilakukan lainnya dengan memangkas prosedur perizinan.

"Jadi begitu bergabung, daya saing kuat, dan kita siap menghadapi sebuah pasar sangat terbuka," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Cile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.

Dengan bergabung pada TPP, Indonesia akan memiliki peluang mengembangkan pasar ke negara-negara maju yang tergabung di dalamnya.

Sejumlah keuntungan didapat seperti tarif yang rendah. Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus mengikuti aturan main yang ditetapkan TPP, termasuk tarif murah dan tidak mengistimewakan badan usaha milik negara (BUMN).