Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Apa Salahnya Presiden Temui KH Abdur Rosyid, Habib Rizieq?

Kompas.com - 18/11/2016, 19:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan, safari konsolidasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo tak menyentuh tokoh-tokoh inti atau koordinator aksi demo 4 November.

Pernyataan tersebut diungkapkannya menanggapi rencana demo lanjutan yang dijadwalkan pada 2 Desember 2016 mendatang.

Safari konsolidasi yang dilakukan Jokowi dengan menemui organisasi keagamaan di antaranya PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), dan Majelis Ulama indonesia (MUI).

Jokowi juga mengundang sejumlah kiai dan ulama dari Banten dan Jabar.

"Sampai sekarang Presiden sudah ketemu semua orang tapi belum mau ketemu KH Abdur Rosyid, Habib Rizieq, Ustad Bachtiar Nasir yang sebetulnya jadi inti dari koordinator ini. Apa salahnya kalau Presiden ketemu?" ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11/2016). 

Menurut Fahri, hal itu perlu dilakukan karena pada aksi demonstrasi 4 November 2016 lalu, Presiden tidak menemui langsung para koordinator aksi.

"Jangan dianggap karena Habib Rizieq suka teriak-teriak di depan panggung terus di depan Presiden dia teriak-teriak. Tidak juga," lanjut dia.

Presiden, kata Fahri, harus membuat rakyatnya, dalam hal ini para demonstran, merasakan bahwa mereka mendpatkan jaminan penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang adil.

Ia juga berharap aksi yang akan datang tak dimaknai sebagai suatu kegiatan yang inkonstitusional dan dilihat penuh kecurigaan oleh semua pihak.

"Saya berharap pemerintah tetap harus melihat dinamika ini secara positif dan dewasa. Lalu membuat respons yang proporsional saja, misalnya enggak usah melarang. Kalau bisa lakukan pendekatan secara lebih dini," tutur Fahri.

GNPF MUI akan menggelar aksi damai jilid III pada 2 Desember 2016.

Panglima Lapangan GNPF MUI, yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, aksi damai dilakukan karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga kini belum ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Kompas TV Wujudkan Pilkada yang Damai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com