Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Shalat Jumat di Istiqlal pada 4 November, tetapi Dilarang

Kompas.com - 10/11/2016, 17:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengaku bukan tidak mau menemui para demonstran yang berunjuk rasa pada 4 November 2016 lalu.

Hal itu disampaikan Presiden saat menerima sejumlah ulama yang diundang ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Awalnya, para ulama bertanya ke mana Presiden saat massa berkumpul di sekitar Istana untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Presiden pun menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Cerita itu disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi yang ikut mendampingi Presiden saat bertemu ulama.

"Tadi banyak yang beri masukan dan juga bertanya. Terutama tanggal 4, ke mana Presiden? Itu jadi pertanyaan banyak orang," kata Johan kepada wartawan seusai pertemuan yang berlangsung tertutup itu.

"Ada yang kemudian mempersepsikan tidak berani menemui pendemo atau ada yang menyebut melarikan diri dari rakyatnya," ujar dia.

Presiden pun menjelaskan kepada ulama bahwa ia justru sangat ingin menemui demonstran.

"Presiden menyatakan hari Jumat kemarin itu beliau malah ingin dekat dengan rakyatnya, ingin ikut shalat Jumat di Istiqlal," ucap Johan.

Namun, Presiden akhirnya mengurungkan niatnya itu. Sebab, kata Johan, Jokowi mendapat saran dari protokol Istana, Pasukan Pengamanan Presiden, hingga Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan menteri terkait agar tidak menemui pendemo.

"Posisinya kan Presiden simbol negara, demi keamanan dari Presiden sendiri," ucap Johan.

Di sisi lain, lanjut Johan, Jokowi juga pada Jumat lalu sudah dijadwalkan untuk meninjau proyek infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta.

Akhirnya, Presiden meninggalkan Istana sebelum waktu shalat Jumat dan langsung menuju bandara. Presiden baru kembali ke Istana pada malam harinya setelah kerusuhan diredam dan pendemo membubarkan diri.

"Ini bukan mengecilkan arti unjuk rasa, bukan. Namun, meski ada hal yang ini, pekerjaan kan tetap harus dilakukan," kata dia.

(Baca juga: Wacana Demonstrasi Besar pada 25 November, Ini Saran Ulama ke Jokowi)

Akibat Presiden tak ada di Istana, negosiasi perwakilan pendemo dengan pemerintah sempat alot. Pendemo menolak bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Akhirnya, setelah negosiasi lebih jauh, pendemo setuju bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(Baca: Perwakilan Demonstran Tiba di Kantor Wapres, Pertemuan Tertutup)

Kompas TV Presiden Ajak Pimpinan Ormas Dinginkan Suasana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com