Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Saya Beruntung Punya Presiden yang Mendukung Penuh Pemberantasan "Illegal Fishing"

Kompas.com - 09/11/2016, 12:49 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dia memiliki keberanian untuk menindak para pelaku illegal fishing di perairan Indonesia karena dukungan politik Presiden Joko Widodo. 

Dukungan tersebut, kata Susi, amat kuat. "Saya beruntung punya presiden yang memberi dukungan secara politik penuh sebagai pemimpin negara," ujar Susi dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).

Apalagi, kata Susi, Jokowi ingin untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

Karena itulah, Indonesia punya ketegasan dan kemauan keras untuk memperjuangkan wilayah perairan.

(Baca: Cerita Menteri Susi Ingin "Diculik" Polisi Afrika untuk Berantas Pencurian Ikan)

Namun, Susi mengaku mulanya sulit menerapkan kebijakan tersebut. Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, memerangi illegal fishing bukan hal mudah.

"Karena praktik illegal fishing ini tidak hanya sekadar pencurian ikan tapi melibatkan uang yang sangat besar, keuntungan yang luar biasa," kata Susi.

Selain itu, illegal fishing termasuk dalam kejahatan transnasional karena melibatkan sejumlah negara.

Dalam satu kapal, kata Susi, bisa banyak "bendera" yang menumpanginya. Salah satu negara yang menjadi pelaku pencurian ikan terbesar yaitu China.

Ia telah mengeluhkan hal tersebut kepada pemerintah negara tersebut.

"Kita berencana untuk kerja sama, bahwa para pelaku illegal fishing musuh negara. Mereka bukan mewakili negara, tapi mewakili kejahatan," kata Susi.

Menurut Susi, mustahil jika kejahatan transnasional itu hanya diperangi oleh Indonesia tanpa dukungan negara lain.

(Baca: Menteri Susi: Interpol Harus Punya Peran Penting Perangi "Illegal Fishing")

Oleh karena itu, sinergi antarnegara sangat diperlukan. Melawan kejahatan seperti ini, diakui Susi, butuh dukungan politik dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan.

"Sekarang kita beri kepastian hukum, yang bersalah kita tenggelamkan. Jangan dibilang kejam sekali, kan katanya kamu minta kepastian hukum. Kita kasih dengan ketegasan kita," kata Susi.

Kompas TV 2 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditangkap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com