PBNU Dorong Inklusi di Daerah Rawan Konflik Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meluncurkan Program Peduli yang digagas bersama pemerintah.

Kepala Riset dan Advokasi Lakpesdam PBNU, Ufi Ulfiah, mengatakan, Program Peduli digagas untuk mendorong inklusi sosial di 13 Kabupaten/Kota dalam rangka mengurangi angka kemiskinan.

"Program Peduli merupakan program kerjasama pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dalam rangka pengurangan kemiskinan salah satunya mendorong inklusi sosial," ujar Ufi,  saat peluncuran Program Peduli, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Ufi menjelaskan, Program Peduli berawal dari kekhawatiran atas meningkatnya kasus diskriminasi dan intoleransi di Indonesia.

Dia menyebut fenomena tersebut sebenarnya berakar pada persoalan kemiskinan dan kebijakan pemerintah yang seringkali mengabaikan kelompok minoritas.

Oleh sebab itu, Lakpesdam mendorong inklusi sosial dengan memfokuskan pada tiga aspek yakni penerimaan sosial, layanan non diskriminasi, dan kebijakan publik yang adil.

Untuk sementara, Program Peduli akan dikembangkan pada daerah-daerah yang pernah dilanda konflik sosial, seperti Mataram, Sampit dan Cilacap.

"Pada level masyarakat, Program Peduli dikelola oleh organisasi pelaksana yang berasal dari LSM dan ormas," kata Ufi.

Salah satu daerah yang sudah diterapkan Program Peduli adalah Kota Mataram.

Berdasarkan catatan Lakpesdam Kota Mataram, dari sisi penerimaan sosial, kelompok minoritas Ahmadiyah terlibat dalam kegiatan sosial kewargaan dengan warga lainnya.

Selain itu, Lakpesdam Mataram juga berhasil menginisiasi aktivitas tanggap dini konflik, terbentuknya jaringan kader damai di 22 kecamatan 5 kabupaten se-Pulau lombok, penyusunan peta konflik di Mataram, dan terjalinnya hubungan antar komunitas korban konflik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB).