Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Bantuan KPK, Sikap Komisioner Komnas HAM Diapresiasi

Kompas.com - 04/11/2016, 13:35 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani, mengapresiasi insiatif Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat yang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imdadun meminta bantuan KPK terkait penyalahgunaan anggaran di Komnas HAM.

"Kami apresiasi Pak Imdadun minta supervisi ke KPK karena dia tahu berarti lemahnya ada di sistem," kata Julius saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/11/2016).

Meski demikian, Julius mempertanyakan fungsi pengawasan internal yang terjadi di Komnas HAM.

(baca: Komnas HAM Akui Ada Penyelewengan Anggaran oleh Komisioner)

Pasalnya, kata dia, penyalahgunaan anggaran yang ditemukan BPK terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau dalam catatan BPK yang kami pegang ini, 2013, 2014, 2015. Jangan-jangan semester ini juga begitu," ucap Julius.

Menurut Julius, jika ingin mendatangi KPK, Imdadun harus mengindentifikasi masalah dalam laporan keuangan Komnas HAM.

(baca: Permintaan Maaf dari Ruang Pengaduan Komnas HAM...)

Selain itu, ia menilai, pembentukan Dewan Kehormatan Komnas HAM bersifat politis.

"Dewan Kehormatan sifatnya politis, bicara soal otoritas komisioner. Kami pertanyakan juga. Jangan main asal pecat. Ini sistemik," ujar Julius.

Imdadun sebelumnya bertemu Pimpinan KPK untuk meminta bantuan memperbaiki tata kelola di Komnas HAM.

Menurut Imdadun, penyelewengan anggaran yang terjadi sangat membebani Komnas HAM.

Sebab, kata dia, Komnas HAM menjadi harapan publik untuk mengawal implementasi hak asasi manusia.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Komnas HAM tahun 2015, ditemukan sejumlah kejanggalan.

(baca: KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Anggaran di Komnas HAM)

Atas kejanggalan itu, BPK menolak memberikan opini karena sejumlah bukti keuangan belum lengkap.

Komisioner Komnas HAM merasa terlambat untuk menciptakan sistem pengawasan internal. Temuan BPK menjadi momentum bagi Komnas HAM untuk melakukan perubahan secara sistemik dan struktural.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com