Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Anggap Wajar Oposisi Tak Puas Kinerja Dua Tahun Jokowi-JK

Kompas.com - 23/10/2016, 13:07 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan adanya kritik dan ketidakpuasan terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Nusyirwan, kritik terhadap pemerintah adalah sebuah hal wajar, terlebih jika muncul dari partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Nusyirwan menuturkan, partai politik oposisi pasti akan mencari kelemahan pemerintahan Jokowi-JK. Ia juga meyakini partai oposisi tak akan melihat capaian pemerintah Jokowi-JK, misalnya dalam bidang pembangunan infrastruktur.

Padahal, Anggota Komisi V DPR RI itu mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan seperti Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan pembangunan di daerah perbatasan ia anggap penting untuk menjawab perbedaan tingkat kesejahteraan warga Indonesia dengan negara tetangga di perbatasan, serta dalam rangka menjaga wilayah perbatasan dari infiltrasi batas.

“Oposisi juga tidak akan menyampaikan keberhasilan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), yang sudah dibagikan kepada jutaan rakyat  ataupun tentang pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi, sebagai sebuah jawaban jelas bahwa orientasi pembangunan tidak hanya di Jawa saja,” ucap Nusyirwan, melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (23/10/2016).

(Baca: Dua Tahun Menjabat, Jokowi-JK Dinilai Terlalu Sibuk dengan Urusan Politik)

Nusyirwan mengungkapkan pembangunan mass rapid transit (MRT), yang sudah direncanakan sejak 35 tahun lalu, berhasil dieksekusi di era pemerintahan Jokowi-JK. Sama halnya pembangunan tol laut yang digenjot untuk meningkatkan aktivitas perdagangan serta distribusi logistik nasional.

"Pada akhirnya penilaian rakyatlah yang paling dapat diandalkan kebenarannya, salah satunya mungkin hasil survei yang mengungkapkan kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK yang tinggi,” pungkas Nusyirwan.

(Baca: Fadli Zon Kritik Dua Tahun Jokowi-JK Melalui Puisi)

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Fadli mempermasalahkan melambungnya harga sejumlah bahan pokok yang harus dibayar masyarakat. Di sisi lain, masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun membandingkan tingkat kemajuan Indonesia dengan negara tetangga yang kian hari kian pesat. Sementara Indonesia ia nilai hanya bisa jalan di tempat.

Kompas TV Fadli Zon: Dua Tahun Ini Presiden Pencitraan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com