Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Pemberantasan Pungli Kemenhub Akan Terjun Langsung ke Lapangan

Kompas.com - 21/10/2016, 22:49 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengatakan, Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di Kemenhub akan terjun langsung ke lapangan dalam melakukan pengawasan.

Caranya, melalui kunjungan ke unit kerja pemberi layanan perizinan dan non-perizinan.

"Seperti penerimaan pegawai, penerimaan taruna itu menjadi pengawasan kami. Serta melalui kegiatan focus group discussion (FGD)," ujar Sugiharjo di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).

Sehingga, kata dia, ke depanya pelayanan publik di Kemenhub tidak mengecewakan masyarakat.

Ia menjelaskan, hasil pengawasan satgas akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Selain itu, disertakan juga rekomendasi tata pelaksanaan pelayanan publik yang bebas pungli di lingkungan Kemenhub.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen lndonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta masyarakat berpartisipasi memberantas pungli.

Ia mengimbau, jika menemukan praktik pungli segera melapor melalui pusat kontak 151, Facebook Kemenhub 151, Twitter Kemenhub151, dan email info151@dephub.go.id, simadu.dephub.go.id.

Selain itu, bisa juga melalui laman lapor.go.id, SMS ke 1708, Twitter @LAPOR1708. Atau, jika mengalami kesulitan maka bisa melalui pengaduan di YLKI.

"Melalui email pngylki@gmail.com atau melalui fax 0217981038," kata dia.

Bahkan, lanjut dia, pengaduan juga bisa dilakukan dengan menghubungi langsung ke ponsel pribadinya, yakni melalui Whatsapp di nomor 0818195030.

(Baca: Kalau Lapor Praktik Pungli ke Kemenhub Susah, Lapor ke YLKI)

Tulus juga mengingatkan, pengaduan yang disampaikan harus disertai bukti kuat. Sehingga, Satgas bisa segera melakukan penanganan.

"Harus disertai dengan bukti yang kuat dan apa pengaduannya, supaya cepat diprosesnya," kata Wakil Ketua Satgas OPP Kemenhub tersebut.

Kompas TV Jelang 2 Tahun Jokowi-JK, Pemberantasan Pungli Mencuat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com