Gugatan Praperadilan Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Akan Diputus Selasa Siang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan yang digugat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, akan memasuki tahap akhir.

Pada hari ini, Selasa (18/10/2016), PN Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan yang dibacakan hakim tunggal praperadilan Ahmad Rivai.

"Untuk putusan dijadwalkan pukul 14.00 WIB," kata Humas PN Jaksel I Made Sutrisna, melalui pesan singkat, Selasa pagi.

Siti menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan menerima gratifikaai dalam pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Depkes TA 2007.

Pengacara Siti, Ahmad Cholidin mengatakan, kliennya tidak pernah dimintai keterangan pada tingkat penyelidikan terkait kasus dugaan menerima gratifikasi dalam pengadaan alat kesehatan.

"Pemohon (Siti) tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau dimintai keterangannya, oleh karenanya pemohon sangat kaget. Penyelidikannya di mana kita tidak tahu," ujar Ahmad.

Pada tingkat penyidikan, Siti juga tak pernah diperiksa sebagai saksi.

Tiba-tiba, kata Ahmad, Siti mendapatkan panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pada 30 Agustus 2016.

Hal inilah yang menjadi alasan gugatan praperadilan diajukan.

"Kalau dari dulu ada panggilan sebagai tersangka, tentu sejak dulu kami ajukan praperadilan," kata Ahmad.

Sementara itu, anggota Biro Hukum KPK Indah Okktianti menegaskan, KPK melakukan penyidikan berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

Tanpa keterangan Siti pada tahap penyelidikan, KPK sudah mengantongi bukti permulaan untuk menjeratnya sebagai tersangka.

Bukti-bukti tersebut akan disampaikan dalam sidang pokok perkara di pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus proyek Depkes tahun 2007 itu, mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar divonis lima tahun penjara, ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Nama Siti disebut-sebut dalam surat dakwaan bahwa ikut serta dalam pengadaan alat kesehatan dan menerima gratifikasi.