Basmi Pungli, Ombudsman Minta Instansi Pemerintah Perkuat Pengawasan Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida menganggap pembentukan tim khusus sapu bersih pungutan liar sebenarnya tak perlu dilakukan.

Sebab, setiap instansi pemerintah sudah memiliki lembaga pengawasan internal yang berkewajiban penuh menindak oknum-oknum pungli itu.

"Tidak usah jauh-jauh, internal dulu saja dibersihkan. Terjadi pungutan liar karena tidak efektif pengawasan internal," ujar Ida dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Ida menganggap dibentuknya operasi pemberantasan pungli setelah momentum tangkap tangan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bukan hal yang luar biasa.

Menurut dia, sekitar 50 persen laporan yang masuk ke Ombudsman terkait pungli di sejumlah instansi. Jumlahnya pungutannya pun ada yang jumlahnya besar, lebih dari hasil tangkap tangan di Kemenhub. Salah satunya pungli di sektor pendidikan.

"Ada toleransi tahu sama tahu dalam instansi itu. Pimpinan instansi yang cenderung korupsi, dia biaarkan aja," kata Ida.

Pembentukan tim khusus untuk bersih-bersih pungli, menurut Ida, justru membuat beban baru bagi negara terutama untuk pembiataan.

Padahal, di Indonesia sudah ada lembaga yang bertindak sebagai pengawasan seperti DPR, Ombudsman, dan masyarakat yang melapor sebagai whistle blower.

Ombudsman, kata dia, selalu memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum atas laporan yang diterima.

"Banyaknya pungli bukti pengawasan internal instansi pemerintah yang kendor, padahal ada inspektorat," kata Ida.

Oleh karena itu, menurut Ida, pemerintah harus ditekan untuk mengoptimalkan pengawasan internal. Jika tak percaya dengan kinerja pengawasan internal, maka dibubarkan saja jajaran inspektorat yang berwenang melakukan pengawasan itu.

"Makanya kalau ada persoalan indikasi pungli, laporkan ke inspektorat. Ada jalur lain, lapor ke polisi, Ombudsman, KPK," kata dia.