Jaksa Agung Klaim Sudah Lama Ada Pengawasan Internal soal Pungli

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengklaim sudah lama ada pengawasan internal untuk mengawasi oknum nakal di kejaksaan.

Ia mengatakan, sudah banyak jaksa pelanggar etik yang dikenakan sanski hingga pemecatan.

"Sesungguhnya sudah lama kami lakukan, hanya tidak kami publikasikan. Penertiban selalu dilakukan," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Fungsi pengawasan itu dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang mengawasi jaksa se-Indonesia.

Kemudian, di tingkat Kejaksaan Tinggi, ada Asisten Pengawasan yang mengawasi jaksa sesuai wilayah hukumnya.

Dengan adanya operasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk pemerintah, Kejaksaan Agung akan mengintensifkan lagi fungsi pengawasan itu.

"Saya sudah perintahkan para pimpinan di pusat dan daerah untuk melakukan kegiatan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan melekat," kata Prasetyo.

Menindaklanjuti pembentukan operasi Saber Pungli itu, Prasetyo telah mengirim tim ke daerah untuk meninjau langsung ke lapangan.

Hal tersebut berdasarkan adanya informasi ada oknum jaksa yang melakukan pemerasan di daerah tersebut.

"Saya tugaskan Jamintel jadi instrumen untuk menelusuri dan mengklarifikasi setiap ada info mengenai adanya dugaan penyimpangan kewenangan oleh aparat kejaksaan di mana pun," kata dia.

Namun, Prasetyo mengaku belum mendapatkan laporan dari tim tersebut apakah informasi itu benar adanya.

Jika benar ada oknum jaksa yang memeras atau pungli, maka akan dikenakan sanksi yang sepadan.

"Nanti bagaimana hasilnya kami bisa tentukan sikap dan langkah-langkah untuk penanganan informasi yang kami terima," kata Prasetyo.

Tim Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) yang sempat diwacanakan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla kini memang berubah nama menjadi "Saber Pungli".

Tim tersebut akan terdiri dari Polri sebagai leading sector, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Presiden menugaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebagai penanggung jawab tim itu.

Saber Pungli akan memantau sektor pelayanan publik dari Aceh hingga Papua.

Sektor pelayanan yang dipantau, mulai dari pembuatan KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, izin bongkar muat barang di pelabuhan dan sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya.