Pernyataan Wiranto Dinilai Kontradiktif dengan Penyelesaian Tragedi 1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum '65, Bonnie Setiawan, menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kontradiktif dengan upaya penyelesaian Tragedi 1965.

Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Wiranto mengatakan bahwa pemerintah akan menyelesaikan Tragedi 1965 melalui mekanisme non-yudisial.

Namun di sisi lain, pada kesempatan yang sama Wiranto menyatakan bahwa tindakan dan langkah negara pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) dapat dibenarkan secara hukum.

Menurut Wiranto, saat itu negara berada dalam keadaan bahaya karena adanya makar. Forum '65 pun menyesalkan pernyataan tersebut.

"Ini pernyataan yang kontradiktif. Di satu sisi dalam rangka kerukunan nasional tidak ingin ada yang menyalahkan pihak lain, namun diawali dengan menyalahkan pihak lain," kata Bonnie di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (12/10/2016).

(Baca: Wiranto: Langkah Pemerintah pada Tahun 1965 sebagai Upaya Penyelamatan Negara)

Bonnie menuturkan, Tragedi 1965 merupakan peristiwa yang masih diperdebatkan penyebab dan kronologinya oleh para ahli, terutama sejarawan.

Ia pun mempertanyakan siapa pelaku makar yang disebutkan oleh Wiranto.

Menurut Bonnie, pernyataan dari pidato Wiranto tersebut berasal dari para staf ahli di Kemenko Polhukam yang tidak memahami konsep rekonsiliasi.

Sebagai pemimpin baru di Kemenko Polhukam, kata dia, Wiranto belum pernah membuat pernyataan secara institusional.

"Yang kelihatan dari kami karena Wiranto baru menjabat dan belum pernah menyampaikan pernyataan terkait 65. Kami menduga itu berasal dari staf ahli Kemenko Polhukam yang lama," ucap Bonnie.