Pemerintah Diminta Adopsi Model "Rekonsiliasi Akar Rumput" Terkait Peristiwa 1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mempertanyakan lambannya upaya pemerintah dalam menggagas konsep rekonsiliasi terkait penyelesaian kasus Tragedi Kemanusiaan 1965.

Menurut Asvi, seharusnya pemerintah tidak perlu menggubris pihak-pihak yang tidak menginginkan terjadinya rekonsiliasi. Pemerintah juga harus menyadari pentingnya penyelesaian kasus tersebut sebagai bagian upaya mengurangi beban sejarah bangsa Indonesia.

"Entah kenapa pemerintah terkesan lamban untuk mengupayakan penuntasan kasus 1965 dan juga masih ada pihak yang menentang rekonsiliasi," ujar Asvi dalam sebuah diskusi "Gerakan 30 September Hari Ini: Rekonsiliasi dan Sejarah Masa Depan Indonesia" di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

Baca juga: Rekonsiliasi Tragedi 1965 Dinilai Dapat Dimulai dengan Penulisan Ulang Sejarah

Asvi menuturkan, selama ini sudah muncul berbagai inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi di akar rumput yang digagas oleh sejumlah organisasi masyarakat maupun personal.

Dia mencontohkan, upaya rekonsiliasi yang dijalankan oleh generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) di Yogyakarta. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi bernama Syarikat atau Santri untuk Advokasi Masyarakat.

Syarikat kerap mengadakan forum pertemuan atau komunikasi anatara warga NU dan keluarga simpatisan PKI. Selain itu, mereka juga melakukan advokasi terhadap orang-orang yang terstigma negatif karena pernah dekat dengan PKI.

Inisiatif lainnya pernah digagas oleh Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) yang terdiri dari anak-anak jenderal Pahlawan Revolusi dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Chaterine Pandjaitan dan Ilham Aidit.

Chaterine merupakan anak dari DI Pandjaitan, sedangkan Ilham adalah putra dari petinggi PKI Dipa Nusantara Aidit. FSAB berhasil mendorong terwujudnya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 dari Perspektif Sejarah pada April 2016 lalu.

Upaya rekonsiliasi juga pernah dimulai oleh Rusdi Mastura, wali kota Palu, yang menyampaikan permintaan maaf kepada korban peristiwa 1965-1966 dengan alasan kemanusiaan.

Selain Rusdi, pendiri Jawa Pos, Dahlan Iskan pun pernah menggagas pertemuan antara sebuah pesantren di Magetan dengan Soemarsono. Soemarsono adalah gubernur militer di Madiun yang disebut terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1948.

"Sudah banyak model rekonsiliasi yang dilakukan di akar rumput. Saya kira itu bisa ditiru oleh pemerintah," ungkap Asvi.