Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yasonna Sebut Kasus seperti Arcandra Pernah Terjadi di Era Menkumham Amir Syamsuddin

Kompas.com - 14/09/2016, 16:58 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai tetap dipertahankannya status kewarganegaraan Indonesia milik mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar bukan hal baru.

Menurut Yasonna, kasus serupa pernah menimpa Soebarjo Notomenduro ketika Amir Syamsuddin menjabat sebagai Menkumham.

"Kami mengatakan ini bukan kejadian pertama. Peristiwa Soebardjo Notomenduro sama kasusnya," ujar Yasonna usai acara 'Diseminasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tahun 2016' di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Yasonna mengatakan, saat itu Soebardjo yang telah berkebangsaan Rumania ingin kembali menjadi warga Indonesia.

Sayangnya, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengizinkan adanya orang Indonesia yang memiliki dwi-kewarganegaraan.

Padahal, Soebardjo telah melepaskan kewarganegaraan Rumanianya untuk bisa kembali ke Indonesia.

"Dia lepaskan kewarganegaraan Rumania miliknya, secara materiil dia bukan warga negara Indonesia juga," ucap Yasonna.

Secara materiil, kata Yasonna, yang dilakukan oleh Soebardjo sebenarnya membuat dia menjadi seorang tanpa kewarganegaraan (stateless).

Namun, Amir menegaskan kewarganegaraan Indonesia milik Soebardjo tetap bisa dipertahankan dengan alasan kemanusiaan.

"Karena alasan kemanusiaan supaya jangan stateless dia diberikan itu," ujar Yasonna.

Menurut Yasonna, peristiwa Arcandra sebenarnya menjadi besar karena ada unsur-unsur politis di dalamnya. Padahal, peristiwa ini bukan hal yang luar biasa.

"Jadi sekali lagi, peristiwa Arcandra Tahar, adalah hal yang biasa saja, tapi tidak menjadi biasa karena ada alasan-alasan yang tidak biasa. Ini kan menjadi masalah karena ada politiknya saja," ujar Yasonna.

Kewarganegaraan Indonesia Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dipertahankan. Ini tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tanggal 1 September 2016.

Kompas TV Status WNI Arcandra Tahar Menuai Pro Kontra di DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com