Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pastikan Duterte Setuju Sisa Kuota Haji Filipina untuk Indonesia

Kompas.com - 12/09/2016, 08:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah bicara dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengenai masalah kuota haji, saat keduanya bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Jokowi ingin kuota haji yang tidak terpakai di Filipina bisa dialihkan secara resmi untuk jamaah di Indonesia. Ia memastikan bahwa Duterte menyetujui hal itu.

"Kemarin waktu ketemu Presiden Duterte juga saya sampaikan, silakan," kata Jokowi seperti dikutip dari keterangan pers Istana Kepresidenan, Senin (12/9/2016).

Selain dari Filipina, Jokowi mengaku juga sudah meminta kuota haji yang tersisa di Jepang dan Singapura. Jokowi tak menyebut berapa banyak kuota haji yang akan diberikan setiap tahunnya.

(baca: Pakai Visa Umroh untuk Haji, 120 WNI Akan Dideportasi Arab Saudi)

Ia hanya memastikan bahwa penambahan kuota tersebut akan menggunakan prosedur dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru.

Harapannya, tak terjadi lagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Filipina secara ilegal.

"Prosedurnya akan kita benarkan, jangan sampai seperti yang sudah-sudah, sebelum-sebelumnya memakai paspor yang palsu, ini yang menyebabkan "ruwet" di situ," ujarnya.

Terkait 700 WNI jamaah haji Indonesia yang sudah berada di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berusaha menyelesaikannya dengan cara yang terbaik.

Pemerintah Arab Saudi juga, lanjut Jokowi, telah menyetujui penambahan kuota bagi jamaah haji Indonesia.

(baca: Polisi Selidiki Lolosnya 700 WNI yang Naik Haji Pakai Paspor Filipina)

Hal ini disepakati kedua negara saat pertemuan bilateral di sela-sela perhelatan G-20 beberapa waktu lalu.

"Kita sudah berbicara dengan Prince Mohammed dari Saudi Arabia waktu di Hangzhou, bahwa kita ingin meminta tambahan kuota haji dan beliau sudah menyampaikan akan ditambah," ujar Jokowi.

Dalam waktu dekat, lanjut Jokowi, Raja Salman akan berkunjung ke Indonesia untuk membahas lebih lanjut mengenai kepastian kuota tambahan bagi jamaah haji Indonesia.

"Hitungannya belum bisa disampaikan, pada saat nanti Raja Salman ke Indonesia, mungkin sudah ada pernyataan berapa tambahan yang bisa diberikan kepada Indonesia, plus kuota yang tidak dipakai di Filipina, Singapura, Jepang. Itu yang kemarin kita juga minta, sudah kita bicarakan," ujarnya.

Kompas TV Jemaah Haji Bergerak ke Muzdalifah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com