Bagi Politisi PDI-P, Wajar jika Partai Politik Lirik Petahana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno mengatakan, hal yang wajar jika partai politik melirik petahana untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah.

Apalagi, jika petahana tersebut menunjukkan kinerja yang baik selama memimpin.

"Karena kami meyakini kinerja berkorelasi dengan aspirasi masyarakat," tutur Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Demikian pula pada Pilkada DKI 2017. Meski PDI-P belum memutuskan siapa calon yang akan diusung, nama petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut-sebut akan didukung PDI-P dan dipasangkan kembali dengan kader PDI-P, Djarot Saiful Hidayat.

Namun, Hendrawan menilai, Ahok sempat membuat blunder atau kesalahan dengan mengatakan bahwa ia tak perlu mengikuti proses uji kepatutan dan kelayaka PDI-P karena sudah terdaftar pada 2012.

Pada pertemuan dengan Megawati, kata Hendrawan, ia tidak meminta dukungan PDI-P, melainkan meminta izin untuk berpasangan dengan Djarot.

Menurut Hendrawan, pernyataan tersebut berpotensi memecah belah internal PDI-P.

"Karena seakan menghadapkan Djarot sebagai kader dan struktur PDI-P secara keseluruhan. Pak Djarot jadi enggak enak dong, masa maju tanpa PDI-P," kata dia.

Hal lainnya, struktur partai merasa diremehkan karena dianggap tak dibutuhkan Ahok. Kondisi tersebut, kata Hendrawan, membuat partainya tak kondusif.

"Karena seperti yang disampaikan Pak Bambang DH, 80 persen kurang lebih struktur partai sebenarnya mengehendaki calon yang lain," ujar Hendrawan.

Ketika ditanya apa saja hal yang bisa menghambat PDI-P urung mengusung petahana, Hendrawan menyebutkan, kasus hukum dan kondisi kesehatan calon tersebut.