Sekjen PKB: Presiden Harus Kritis terhadap Pembawa Arcandra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengatakan, kasus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar harus menjadi catatan khusus bagi Presiden Joko Widodo. 

Ke depan, jika kembali merombak kabinet, presiden dan tim harus menelusuri jejak rekam calon menteri. Informasi terkait sosok yang akan jadi pembantu presiden harus lengkap, termasuk soal kewarganegaran.

(Baca: Balik ke Amerika atau Tetap di Indonesia? Ini Jawaban Arcandra)

Maman pun menyoroti siapa yang menyodorkan Arcandra Tahar ke presiden. Dia meminta presiden mengkritisi siapapun yang menyampaikan informasi tak lengkap sehingga sosok yang memiliki dua kewarganegaraan bisa menjadi menteri.  

"Kami mendukung presiden kritisi orang-orang yang membawa Arcandra," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Hal tersebut menurutnya perlu ditelusuri karena kejadian seperti ini dapat menjadi batu sandungan bagi presiden untuk mencapai Nawacita.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, Senin (15/8/2016) malam.

(Baca: Revisi UU Migas hingga Izin Ekspor Freeport, Ini Perjalanan Arcandra dalam 20 Hari)

Pencopotan ini menyusul isu dwi-kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra. Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman sampai ada menteri ESDM definitif.