Wapres Minta Urusan Visa Haji Rampung Bulan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Ribuan calon Jemaah haji terancam batal berangkat ke Tanah Suci. Hal itu disebabkan visa yang belum terbit.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama segera menuntaskan persoalan ini.

“Kita harap kalau ada yang belum itu, dalam sebulan ini bisa selesai,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (12//8/2016).

Ia mengatakan, jumlah calon jamaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci berjumlah sekitar 175 ribu orang.

(Baca: Sebanyak 17.663 Anggota Jemaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Madinah)

Meski proses pengurusan visa haji telah menggunakan teknologi informasi, namun hal itu bukan perkara mudah.

“Masih ada satu bulan lebih lah. Karena proses haji itu kan kira-kira satu bulan, proses pemberangkatan itu,” ujarnnya.

Dikabarkan sebelumnya, 7.000 visa keberangkatan haji belum keluar bagi calon haji asal Jawa Timur. Meski begitu, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul menjamin persoalan visa tidak akan mengganggu jadwal keberangkatan calon jemaah haji.

"Saya kemarin dapat kepastian tidak ada masalah," katanya saat berkunjung ke Kota Malang, Kamis (11/8/2016).

Ia memastikan, tidak akan ada calon jemaah haji yang tidak kebagian visa.

Menurutnya, visa terbit secara bertahap. Ada sekitar 2.000 hingga 3.000 visa yang keluar setiap hari.

"Cuma memang bertahap datangnya. Sudah ada petugas yang menunggu, kalau sudah keluar langsung dibawa," jelasnya.

Gus Ipul juga menyebut hingga saat ini belum ada laporan terkait calon jemaah haji  yang gagal berangkat karena visanya belum keluar.

(Baca: Jemaah Haji Asal Pamekasan Tertahan di Bandara Madinah karena Bawa Jimat)

"Sampai sekarang laporan yang tidak bisa berangkat itu karena sakit, karena paspornya, namanya kebetulan tidak sesuai dengan akta kelahiran. Itu masalah teknis. Tapi kalau masalah visa belum ada. Saya ke sana (Asrama Haji) terus," jelasnya.

Namun begitu, Gus Ipul tidak menampik bahwa visa selalu menjadi masalah setiap kali pemberangkatan calon jemaah haji. "Tapi masalahnya kan bukan Pemerintah Indonesia. Masalahnya yang buat visa Pemerintah Arab Saudi," ungkapnya.