Persoalan Terorisme di Poso Harus Dituntaskan dalam Bingkai Rekonsiliasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas menekankan pentingnya nuansa baru dalam upaya pemberantasan terorisme di Poso.

Menurutnya, aparat keamanan yang tergabung dalam operasi Tinombala mestinya menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam menangani 16 anggota kelompok Santoso yang masih bersembunyi di hutan.

Hafid berharap aparat keamanan tidak lagi menggunakan cara-cara penanganan yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Pendekatan kemanusiaan perlu dilakukan dalam menyelesaikan persoalan di Poso, tidak ada lagi pendekatan yang melanggar HAM," ujar Hafid saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2016).

Hafid mengatakan selama 18 tahun masyarakat Poso hidup dalam suasana mencekam pasca konflik berbasis agama yang terjadi pada tahun 1998, 2000 dan 2007.

Oleh sebab itu dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun kembali masyarakat Poso dari sisi ekonomi, sosial dan politik.

Luka lama yang diderita oleh masyarakat Poso akibat konflik tersebut juga harus dilakukan dalam bingkai rekonsiliasi agar masyarakat tidak mudah terpecah dengan adanya provokasi dari pihak luar.

"Rekonsiliasi penting dalam upaya memulihkan masyarakat Poso setelah terbunuhnya Santoso," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu beberapa anggota Tim Evaluasi Penanganan Terorisme yang dibentuk oleh Komnas HAM, turun ke lapangan guna mendapat gambaran apa yang sesungguhnya menjadi masalah substantif masyarakat Poso.

Mereka melakukan serangkaian pemantauan melalui pendekatan antropologi dengan mengunjungi rumah keluarga istri pertama Santoso, orang tua Basri dan beberapa keluarga anggota kelompok Santoso yang masih hidup.

Selain itu, tim juga mendatangi tokoh-tokoh agama untuk berdialog dan menggali lebih dalam mengenai persoalan di Poso.

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah yang juga menjadi salah satu anggota tim, Busyro Muqoddas, mengatakan bahwa secara garis besar bisa disimpulkan kelompok Santoso lahir dari sisa-sisa konflik berbasis agama yang pernah terjadi di Poso pada tahun 1998, 2000 dan 2007.

Konflik pun berubah arah, dari konflik horizonal menjadi vertikal, antara masyarakat yang bersimpati dengan kelompok Santoso dan aparat keamanan.

Menurut Busyro hal tersebut terjadi karena selama ini terdapat aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam menangani kelompok Santoso. Oleh sebab itu Busyro berpendapat persoalan Poso tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi militer, namun harus dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan.

"Masyarakat Poso punya harapan untuk menyudahi masalah ini terutama setelah 18 tahun mengalami situasi mencekam pasca-konflik. Mereka sudah lelah denga  kekerasan yang tidak menghasilka  solusi. Kalau tidak selesai mereka akan menjadi masyarakat yg sakit," kata Busyro.