Suciwati Minta SBY Dipanggil untuk Buktikan Keseriusan KIP Tangani Kasus Munir

JAKARTA, KOMPAS.com - Suciwati, istri dari almarhum Munir Said Thalib, mengatakan bahwa semestinya Komisi Informasi Pusat (KIP) memanggil mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk memberikan keterangan.

Munir merupakan seorang aktivis Hak Asasi Manusia yang tewas diracun dalam perjalanan ke Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004.

Harapan Suciwati atas pemanggilan SBY karena hasil investigasi tim pencari fakta kematian Munir tidak pernah disampaikan pemerintah secara jelas kepada publik.

Padahal, hasil investigasi TPF sudah diberikan kepada SBY selaku presiden saat itu.

Berdasarkan Keppres, hasil investigasi itu juga harusnya dibuka ke publik. Dengan demikian, KIP selaku pemilik kewenangan harusnya memanggil SBY agar kasus Sengketa Informasi Publik ini dapat jelas terungkap.

"Kalau KIP ini mau serius (menangani kasus) harusnya SBY dipanggil juga. Kalau memang ingin clear, jelas SBY dipanggil ," ujar Suciwati di Gedung Graha PPI Lantai 5, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).

Sementara itu, Usman Hamid selaku sekretaris TPF mengatakan, TPF telah melakukan lima kali pertemuan dengan SBY sejak dibentuk. Tujuan pertemuan tersebut yakni melaporkan hasil investigasi yang telah dilakukan.

Usman mengatakan, pertemuan pertama dilakukan pada 3 Maret 2005. Pertemuan saat itu, dihadiri juga oleh Ketua Komnas Perempuan Kumala Chandra serta Retno Marsudi.

Pertemuan berikutnya, terjadi pada 11 Mei 2005, 18 Mei 2005, 19 Juni 2005 dan 24 Juni 2005. Namun, pada pertemuan dengan SBY kala itu hanya dihadiri Ketua, Wakil Ketua serta anggota TPF.

"Semua laporan kami berikan pada SBY," tutur Usman. (Baca juga: Anggota TPF Sebut Pemerintahan SBY Tak Terbuka soal Kasus Munir)

Meskipun laporan telah disampaikan, lanjut Usman, kewenangan untuk membuka ke publik merupakan kewenangan SBY.

Suciwati bersama Kontras mendaftarkan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada Kamis (28/4/2016) lalu.

(Baca: Suciwati Ajukan Permohonan Sengketa Informasi soal Hasil Penyelidikan TPF Munir)

Permohonan sengketa informasi tersebut diajukan karena sampai saat ini Pemerintah belum juga melaksanakan kewajibannya membuka dan mengumumkan secara resmi laporan penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada publik.

Sesuai Penetapan Kesembilan Keppres No. 111 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Munir, maka pemerintah wajib mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberikan penjelasan atas alasan belum diumumkannya hasil penyelidikan TPF.