Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Selesaikan Rusuh Tanjungbalai secara Netral

Kompas.com - 01/08/2016, 08:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Kaukus Pancasila Eva Kusuma Sundari mengatakan, pemerintah harus netral dalam menyelesaikan kasus kerusuhan di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (29/7/2016) malam lalu.

Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Kepolisian Sumatera Utara seharusnya mencari tahu dan memeriksa pihak yang menyebarkan kebencian serta menganjurkan kekerasan terhadap vihara dan klenteng di Tanjungbalai.

“Negara Indonesia harus netral dalam setiap kekerasan berbau agama. Siapa pun korban, termasuk kalangan etnik Tionghoa yang kebanyakan beragama Buddha dan Khong Hu Chu, harus dibantu memulihkan rumah ibadah dan kehidupan mereka,” kata Eva, melalui keterangan tertulis, Senin (1/8/2016).

“Sebaliknya, siapapun pelaku kekerasan, yang mengatasnamakan agama apapun, juga harus ditangkap dan dihukum," lanjut dia.

Kerusuhan tersebut, lanjut Eva, dipicu ketika seorang perempuan Tionghoa protes atas suara speaker Masjid Al Maksum.

Eva mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2015, selaku ketua Dewan Masjid Indonesia berulangkali meminta speaker masjid diatur agar tak menjadi polusi suara.

Dewan Masjid juga melatih 700 orang teknisi dengan 100 unit mobil teknis untuk membantu perbaikan speaker masjid.

"Apakah kita hendak anggap Pak JK melakukan kejahatan? Saya kira tidak. Protes ini wajar. Bukan kejahatan,” kata Anggota Komisi XI DPR itu.

Eva menyebutkan, pada 1978, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama telah mengeluarkan instruksi batasan penggunaan pengeras suara agar tak mengganggu orang.

Ia menyayangkan sikap keberatan arga justru beralih menjadi kebencian dan kekerasan terhadap vihara dan klenteng di Tanjungbalai. 

“Pada 1953, Presiden Soekarno mengatakan jangan pernah ada aturan mayoritas dan minoritas di Indonesia. Perlakuan negara kepada setiap warga Indonesia harus sama tanpa pandang bulu," kata dia.

"Insiden ini menguatkan kebutuhan akan peran negara untuk melakukan sosialisasi Pancasila dan pilar-pilar berbangsa dan bernegara. Tidak bisa hal tersebut hanya diurus MPR apalagi negara sudah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari Lahir Pancasila," kata Eva.

Polisi mengamankan sembilan orang terkait kerusuhan yang terjadi di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat (29/7/2016) malam.

Kerusuhan tersebut mengakibatkan perusakan hingga pembakaran sejumlah rumah ibadah umat Buddha. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com