Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Jalur Parpol, Ahok Dinilai Lakukan "Blunder"

Kompas.com - 29/07/2016, 10:40 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan "blunder" karena telah memilih jalur partai politik daripada jalur perseorangan untuk maju ke Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017.

Ahok dianggap terlalu terburu-buru memutuskan.

Menurut Siti, seharusnya Ahok konsisten meneruskan perjuangannya lewat jalur yang dipilihnya sejak awal karena langkah tersebut turut berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dan elektabilitas Ahok.

"Menurut saya blunder. Belum apa-apa sudah meninggalkan (relawan)," ujar Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (28/7/2016).

Siti pun menilai wajar jika banyak pihak yang kecewa bahkan menuntut pengembalian KTP dukungan. Ia melihat, Ahok lupa dampak psikologis dari semua yang sudah dikerjakan bersama dengan Teman Ahok.

(Baca: Setya Novanto Gembira Ahok Tinggalkan Jalur Perseorangan)

"Tidak boleh melupakan secepat itu," sambung Siti.

Seharusnya, kata Siti, Ahok tetap menunjung tinggi relawan. Ia pun mencontohkan Joko Widodo yang meski maju lewat jalur partai namun tetap jalan bersama para relawan pendukungnya.

"Sekuat apapun dana yang nantinya digelontorkan partai. Kalau masyarakat merasa terkhianati, mulai ada taruhan, hal yang prinsip. Selesai," ujar dia.

(Baca: Parpol Memang "Jalur Aman" untuk Ahok)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya memilih maju melalui jalur partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Tiga partai politik yang akan menjadi tunggangan Ahok adalah Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Ahok juga menunjuk politisi Partai Golkar Nusron Wahid menjadi ketua tim pemenangan. Ia menyampaikan keputusan ini pada acara halalbihalal bersama relawan "Teman Ahok" di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) petang.

Kompas TV Maju Lewat Parpol, Ahok Akan Temui Megawati
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com