Remotivi: Pernyataan Calon Komisioner KPI soal LGBT Hanya Retoris

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Remotivi Muhamad Heychael menilai, pendapat calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang perlunya menekan penyebaran LGBT hanya retorika yang diutarakan secara emosional.

Mereka dianggap tidak memahami konsep LGBT yang sebenarnya.

"Yang diutarakan itu sesuatu yang retoris yang mereka tahu akan disambut orang banyak, tetapi tidak tahu konsekuensi," kata Heychael saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/7/2016).

Sebelumnya, dua calon komisioner KPI menyinggung soal penyebaran LGBT dalam tayangan-tayangan televisi nasional saat ini.

Ade Bujaerimi, salah satu calon komisioner, menegaskan, televisi harus bersih dari tayangan LGBT. Untuk menekan penyebaran LGBT, lanjut dia, perlu dilakukan pembinaan.

"Bangsa melihat tontonan yang tidak sehat dan mendidik. Kita larang ada kampanye LGBT di TV," ucap Ade seusai uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Adapun calon lainnya, Arif Adi Kuswardono, mengutarakan hal serupa. Menurut dia, tidak semua hal bisa terakomodasi di layar kaca.

Menurut Heychael, tidak ada definisi yang jelas dalam mengategorikan LGBT dalam tayangan televisi. Ketidakjelasan itu juga tergambar dari surat edaran KPI tertanggal 23 Februari 2016 dengan Nomor 203/K/KPI/02/2016.

"Seperti kemarin KPI keluarin surat edaran dilarang pria kewanitaan. Apa maksudnya? Kan ada orang kemayu, tetapi belum tentu orientasinya ke sana. Kalau main drama, ada cowok pakai pakaian perempuan, apakah itu kewanitaan," ucap Heychael.

Heychael menilai surat edaraan tersebut bagaikan pasal karet yang dapat menjerat siapa saja. Ia khawatir bila surat edaran menjadi alasan membungkam kebebasan berekspresi.

"Di sisi lain kalau perdebatannya apakah mempromosikan ide LGBT itu boleh apa tidak, itu juga termasuk yang tidak perlu mempromosikan ide LGBT. Tetapi, apakah tidak boleh di dalam sebuah talk show bicara fenomena LGBT. Ini berbeda. Nah seolah-olah perbedaan ini tidak dilihat," ujar Heychael.

Untuk itu, Heychael mengatakan diperlukan definisi yang jelas dalam surat edaran dan pernyataan calon komisioner KPI. Kepekaan definisi diperlukan sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang operasional.