Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Imbau KPU Selesaikan Pilkada 2015 di Tiga Daerah Sebelum 2017

Kompas.com - 16/07/2016, 07:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tiga wilayah tersisa sebelum pilkada serentak 2017 dimulai.

Pilkada yang belum rampung itu di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Muna, dan Kota Pematangsiantar.

"Ketiga daerah ini kan belum selesai, padahal sebentar lagi tahapan untuk pilkada serentak 2017 sudah akan dimulai, jangan sampai bentrok nanti," ujar Rambe dalam Rapat Dengar Pendapat bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, dan Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).

Rambe mengatakan, Kabupaten Mamberamo Raya dan Muna memiliki persoalan yang sama. Proses pemungutan suara ulang (PSU) di sana berlangsung terus-menerus karena ada gugatan kecurangan di MK dan tak kunjung usai.

"Ini mau sampai kapan begini terus? KPU dan MK harus bisa memastikan agar proses PSU dan sengketa berikutnya berjalan baik sehingga tak perlu berulang terus," kata Rambe.

Adapun Pilkada Kota Pematangsiantar justru belum dilakukan pemungutan suara sama sekali karena pasangan calon yang ada tak memenuhi syarat yang ditentukan KPU.

Hingga kini KPU pun masih menjalani proses gugatan yang diajukan oleh salah satu dari dua pasangan calon yang dianggap tidak sah.

"KPU harus bisa memastikan proses persidangan berjalan tanpa hambatan. Ini malah mau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kalau bisa akhir tahun sudah selesai proses hukumnya agar ketiga daerah ini selesai proses pilkadanya sebelum 2017," tutur Rambe.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com