Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minim Koordinasi Saat Tangani Mudik, Pemerintah Seharusnya Minta Maaf

Kompas.com - 11/07/2016, 14:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nizar Zahro, menilai, pemerintah beserta semua jajarannya tak siap menangani manajemen arus mudik Lebaran tahun 2016.

Hal itu terlihat dari kemacetan parah di pintu keluar Tol Brebes Timur yang merenggut 17 nyawa. Beberapa di antara mereka meninggal dunia karena terlalu lama berada di dalam mobil, sehingga terlalu banyak menghirup gas karbon monoksida.

"Ini peringatan bagi pemerintah. Koordinasi di antara pemerintah dan jajarannya seperti barang mahal. Padahal, semuanya sudah dibagi tugas masing-masing, tetapi justru kemarin mereka menunjukkan ketidaksiapannya," ujar Nizar saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016).

"Semua pihak, termasuk Menteri Perhubungan, seharusnya katakan maaf dan berikan layanan lebih prima pada tahun berikutnya," kata dia.

(Baca: Seorang Pemudik Meninggal Dunia, Diduga Kelelahan akibat Macet di Brebes)

Padahal, sejak H-15, pemerintah telah menyatakan kesiapannya mengantisipasi volume kendaraan yang melimpah di kala mudik.

"Sesuai tupoksi masing-masing, pemerintah yang terdiri dari Menhub, Menteri PUPR, dan Kakorlantas sudah punya tugas masing-masing, tetapi karena minim koordinasi ya tidak maksimal," ucap politisi Partai Gerindra itu.

"Jadi, jangan mengaku siap hanya dengan membangun tol, tetapi dipikirkan juga volume kendaraan di titik exit-nya bagaimana diurai. Nah, itu semua bisa terlaksana jika adanya koordinasi yang baik di antara semua elemen pemerintah dalam mengatur arus mudik," tutur Nizar.

(Baca: 12 Orang Meninggal Dunia karena Macet Horor di Brebes, Salah Siapa?)

Sebelumnya, sebanyak 17 pemudik meninggal selama arus mudik Lebaran sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2016 di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Jumlah tersebut diperoleh dari data resmi Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes yang dibenarkan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho.

Data ini, lanjut Sutopo, telah dilaporkan Dinkes Brebes pada BPBD Brebes.

"Berdasarkan laporan, korban meninggal karena sakit sebelumnya, kelelahan, dan kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda juga," ujar Sutopo ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (7/7/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi 'Online' ke MKD

PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi 'Online'

MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi "Online"

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Nasional
PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Nasional
Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com