Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Jangan Terlalu Percaya Diri Sebut Dampak "Brexit" Tak Signifikan

Kompas.com - 28/06/2016, 04:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengimbau agar pemerintah cermat dalam menyikapi fenomena "Brexit" dan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, khususnya di bidang ekonomi.

Hanafi menilai, saat ini Indonesia terkoneksi dengan ekonomi dunia yang integral. Oleh karena itu, turbulensi yang terjadi di kawasan lain pastinya akan berdampak pula bagi Indonesia.

"Kalau saya melihat, Pemerintah Indonesia jangan terlalu yakin menyatakan Brexit hanya berdampak kecil. Di jangka panjang, pasti ada dampaknya, khususnya di sektor ekonomi," ujar Hanafi saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2016).

Dia mengatakan, jika nantinya Inggris resmi keluar dari Uni Eropa (UE), bisa saja mereka memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan saat masih di UE, dalam menerima hasil ekspor dari Indonesia.

(Baca: Komisi I DPR: Bisa Saja Fenomena "Brexit" Terjadi di ASEAN)

"Itu salah satu yang harus diwaspadai," tutur Hanafi.

Karena itu, pemerintah diharapkan cermat dalam menentukan kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan ekspor dan impor dari Inggris.

Politisi Partai Amanat Nasional ini pun mengatakan, selain di bidang ekonomi, fenomena Brexit juga bisa berdampak pada sikap Inggris terhadap negara-negara asal imigran yang menetap di sana, khususnya negara-negara Asia.

"Satu hal lagi yang perlu dihitung oleh pemerintah seandainya rezim baru di Inggris bergerak ke kanan adalah sikap politiknya tentang kedaulatan Indonesia, terutama soal Papua, misalnya, karena kelompok kanan itu memang cenderung anti-imigran dan pro-pemodal besar," ujar Hanafi.

(Baca: Pilih “Brexit,” Begini Proses “Perceraian” Inggris dengan Uni Eropa)

Seperti diberitakan sebelumnya, Inggris telah memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa (UE) setelah 43 tahun dalam referendum bersejarah, referendum Britain Exit (Brexit).

Rakyat Inggris yang memilih "keluar" atau 52 persen dengan perolehan suara sebanyak 17.410.742 orang, sedangkan yang memilih "bergabung" ada 48 persen dengan perolehan suara sebanyak 16.141.241 orang.

Kompas TV Infografis: Apa itu Brexit?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com