Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR: Bisa Saja Fenomena Brexit Terjadi di ASEAN

Kompas.com - 27/06/2016, 19:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyatakan, fenomena Britain Exit (Brexit) bisa dilihat sebagai salah satu bentuk kegagalan tata kelola pemerintahan regional di Uni Eropa.

Hanafi menilai, saat ini spirit zaman memang mengarah pada integrasi secara global. Artinya, masyarakat dunia tak dikotak-kotakkan ke dalam masing-masing sekat negara saja.

Setiap negara memiliki hubungan satu sama lain, baik dalam sektor ekonomi maupun politik.

"Jika Brexit ini berlanjut, regionalisme lain di Asia seperti ASEAN juga bisa terancam. Bagaimanapun juga itu bukan hal yang baik untuk dunia. Menurut saya, itu sebuah kemunduran," ujar Hanafi saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2016).

(Baca: Seberapa Besar Dampak "Brexit" terhadap Ekonomi Indonesia?)

Hanafi pun menilai, konflik regional yang tengah berlangsung di ASEAN, seperti halnya dalam kasus Laut China Selatan, bisa menjadi pemicu munculnya fenomena Brexit di ASEAN.

"Coba kita lihat di ASEAN, sebenarnya disintegrasi politik itu terjadi dalam kasus Laut Tiongkok Selatan. Masing-masing negara punya sikap dan kepentingan yang beda," lanjut Hanafi.

Oleh karena itu, dia pun berharap Pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mengambil pelajaran dari fenomena Brexit agar kerja sama regional di ASEAN tetap berjalan lancar.

"Toh indonesia menjadi satu bagian dari dunia integral sehingga keikutsertaan kita dalam tata kelola pemerintahan regional seperti ASEAN ini penting. Jangan sampai fenomena Brexit di Uni Eropa terjadi di ASEAN karena Laut Tiongkok Selatan," kata Hanafi.

Kompas TV Infografis: Apa itu Brexit?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com