Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR: Jangan Remehkan Efek Brexit

Kompas.com - 27/06/2016, 17:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Hanafi Rais menilai, Brexit yang terjadi di Inggris harus diwaspadai sebagai gejala yang mungkin saja terjadi terhadap ASEAN, yang kini tengah menjalankan praktik yang sama berupa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Brexit jangan dilihat dari sudut pandang ekonomi saja yang efeknya langsung terasa di moneter dan fiskal. Kalau dari sudut pandang itu saja jelas tidak terasa, tetapi itu harus dipahami sebagai fenomena sosial, politik, dan kultural juga," ucap Hanafi saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2016).

Hanafi menuturkan, Brexit merupakan titik kulminasi dari problem sosial dan politik di Inggris yang bisa pula dijadikan cermin di negara besar Eropa lainnya, seperti Belanda, Perancis, dan lainnya.

Hanafi memandang Brexit menjadi titik puncak keresahan dan kegelisahan sebagian masyarakat global sebagai efek dari berlangsungnya Uni Eropa (UE).

(Baca: Indonesia Siapkan Sejumlah Langkah Hadapi Dampak "Brexit")

"Yang paling dirasakan adalah kompetisi dengan para imigran yang masuk ke Inggris yang kemudian punya hak dan keuntungan yang sama. Itu membuat masyarakat Inggris sendiri terpinggirkan," tutur Hanafi.

Anak dari Amien Rais ini berpendapat, Brexit merupakan efek nyata dari konsep masyarakat dan negara yang semakin mengglobal, yang tergabung dalam sebuah region, layaknya UE. Dengan adanya integrasi negara ke dalam sebuah tata kelola pemerintahan regional, masuknya para imigran merupakan suatu hal yang tak terelakkan.

Hanafi pun menuturkan, hal itu nantinya menjadi tantangan bagi Indonesia yang juga tengah berada dalam sistem MEA. Dengan berjalannya MEA, migrasi penduduk untuk melakukan aktivitas ekonomi di belahan negara lain menjadi tak terhindarkan.

(Baca: Sebenarnya, Apa Saja Dampak "Brexit" Bagi Asia?)

Hal tersebut berpotensi memunculkan kesenjangan antara imigran dan penduduk asli, seperti yang terjadi di Inggris.

Seperti diberitakan sebelumnya, Inggris telah memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa (UE) setelah 43 tahun dalam referendum bersejarah, referendum Britain Exit (Brexit).

Rakyat Inggris yang memilih "keluar" atau 52 persen dengan perolehan suara sebanyak 17.410.742 orang, sedangkan yang memilih "bergabung" ada 48 persen dengan perolehan suara sebanyak 16.141.241 orang.

Kompas TV Menteri Keuangan: Gejolak Cuma Sementara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com