Pergantian Kapolri Perlu Pertimbangkan Soliditas Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi berharap Presiden Joko Widodo bersikap hati-hati dalam menghadapi wacana memperpanjang jabatan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri.

Apa pun keputusan yang dibuat oleh Presiden akan berimplikasi pada dinamika internal Polri yang saat ini dinilai tengah solid.

"Langkah yang tidak cukup tepat hanya akan membuat Polri berada dalam situasi yang tidak cukup baik dan tidak terkonsolidasi," ujar Muradi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (11/6/2016).

Menurut Muradi, Presiden perlu mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang jabatan Kapolri karena proses kepemimpinan di Polri membutuhkan kepastian.

Kepastian mekanisme pergantian kepemimpinan Polri, kata Muradi, akan berimplikasi baik bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Lagi pula, dalam budaya organisasi kepolisian, capaian tertinggi seorang perwira adalah mencapai jabatan kepangkatan dan posisi tertinggi, dengan loyalitas yang tinggi bagi negara dan penguatan internal dalam tata kelola yang selama ini dilakukan.

"Akan baik apabila Presiden lebih mempertimbangkan merit system yang telah tertata di internal Polri. Selama ini sistem relatif berjalan dengan baik," kata Muradi.

Muradi menjelaskan, kondisi yang telah tertata dengan baik tersebut dalam derajat politik tertentu akan berimplikasi pada pemerintahan Jokowi-JK.

Secara faktual, stabilitas politik membutuhkan soliditas semua lini agar fokus dalam menjalankan program-program pemerintahan.

Menurut Muradi, dalam 15 tahun terakhir, tersedia perwira-perwira tinggi yang cakap dan telah siap menerima estafet kepemimpinan di Polri. Kesiapan sumber daya manusia Polri saat ini dianggap paling lengkap karena sebaran perwira tinggi relatif merata di setiap angkatan dan unit di Polri.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ada pondasi yang kuat bagi konsolidasi dan soliditas internal Polri.

Kebutuhan konsolidasi dan soliditas internal tersebut harus dipastikan tertib dan proses kaderisasi personik di polri harus berjalan untuk memastikan estafet kepemimpinan.