Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik, Sikap Hakim yang Tolak Status "Justice Collaborator" Abdul Khoir

Kompas.com - 10/06/2016, 12:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melihat ada perbedaan cara pandang dari aparat penegak hukum atas syarat dan standar dalam menentukan status seseorang sebagai pelapor tindak pidana alias justice collaborator (JC) dan saksi pelaku yang bekerjasama atau whisteblower.

Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Eddyono menyatakan, hal ini terlihat dalam pengadilan korupsi kasus penyuapan anggota Komisi V DPR RI. Hakim Pengadilan menolak terdakwa Abdul Khoir sebagai JC.

Hakim menyatakan bahwa Abdul Khoir tidak tepat diberikan status sebagai JC karena dia menjadi pelaku utama. Abdul Khoir akhirnya diberikan vonis yang lebih berat dari tuntutan Jaksa.

(baca: Hakim Tolak Status "Justice Collaburator" Penyuap Anggota Komisi V DPR)

Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta bagi Abdul Khoir. Adapun tuntutan jaksa KPK, yakni pidana 2,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Ini kali keduanya Pengadilan Tipikor menolak status JC yang ditetapkan KPK. Sebelumnya, pada 2014, pengadilan juga menghukum Kosasin Abas lebih berat dari tuntutan Jaksa. (baca: Preseden Buruk Kasus Kosasih)

"Hal ini tentu menyulitkan proses pengungkapan tindak pidana khusus yang terorganisir seperti korupsi, narkotika, dan terorisme," kata Supriyadi dalam keterangan persnya, Jumat (10/6/2016).

"Jika hal ini kerap terjadi maka cita-cita Indonesia mengusung peran JC untuk berkolaborasi di pengadilan akan minim. Mereka calon JC berpotensi akan berpikir ulang untuk kolaborasi dengan penyidikan dan penuntutan," lanjut dia.

Padahal, dalam monitoring ICJR pada 2016, berdasarkan data JC di beberapa Institusi sampai saat ini masih menunjukkan bahwa instrumen JC diharapkan oleh para pelaku yang berniat membantu aparat penegak hukum.

Berdasarkan data KPK, pada 2016 ada 21 permohonan tersangka korupsi yang meminta status JC kepada KPK.

Dari 21 permohonan, ada 2 kasus yang diterima sebagai JC dan 10 yang ditolak karena tidak memenuhi syarat dan 9 permohonan masih diproses.

Sedangkan menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sampai dengan 2016 ada 8 kasus dimana tersangka atau terdakwa telah mendapatkan status JC dari LPSK dan dalam perlindungan LPSK.

ICJR melihat hal itu disebabkan cara pandang dari aparat penegak hukum atas syarat dan standar dalam berbagai regulasi yang tersedia dalam menetapkan status seseorang, terutama sebagai JC.

Hal itu terlihat dari perbedaan antara SEMA No 4 tahun 2011 tentang Whistleblower dan Justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu dengan UU No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam UU No 31 tahun 2014, definisi JC adalah terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

"Karena itu pasal ini harus menjadi rujukan baru bagi peraturan lainnya. SEMA atau kesepakatan bersama Apgakum harus direvisi berdasarkan UU yang baru tersebut," lanjut Supriyadi.

Supriyadi menambahkan, jika tidak, kasus-kasus tindak pidana korupsi kelas berat, pembongkaran bandar narkoba maupun kejahatan terorisme yang dilakukan secara terorganisir, dipastikan akan mengalami kesulitan.

Kompas TV Komisi V DPR Suap "Berjamaah"?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com