Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Dukung Kepres Hari Lahir Pancasila

Kompas.com - 01/06/2016, 20:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. 

"Hari ini adalah hari yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di mana Presiden Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, dan menjadikan 1 Juni sebagai hari libur nasional," ujar Karding di Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Menurut Karding, keputusan presiden tersebut harus diterima sebagai keputusan bangsa Indonesia, terlepas dari perdebatan bahwa Pancasila lahir 1 Juni atau 18 Agustus. 

"Saya pribadi awalnya berpandangan bahwa hari lahir Pancasila secara normatif, karena termaktub dalam UUD NKRI 1945 yang disahkan pada tanggal tersebut," kata dia.

(Baca: Pidato Bung Karno 1 Juni, Tonggak Sejarah Lahirnya Pancasila)

Karding mengatakan sejarah mencatat bahwa konsepsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia oleh Bung Karno dan para founding father mengalami pergolakan pemikiran.

Awalnya, terdapat kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, namun setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari kawan-kawan Indonesia Timur, tujuh kata tersebut diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 

"Sekali lagi mari kita terima 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Kami berharap dengan peringatan kelahiran Pancasila ini, kami menghargai karya besar para tokoh bangsa, jangan lupakan sejarah," kata dia.

Karding menambahkan, bangsa ini harus berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Baca: Perubahan Urutan Pancasila dan Perdebatan "Syariat Islam" di Piagam Jakarta)

"Kami pastinya juga berharap generasi muda senantiasa diingatkan dengan momentum ini. Lalu apa yang harus dilakukan agar Pancasila ini menjadi ahlak bangsa, pandangan hidup bangsa," tutur dia.

Karding pun mengusulkan empat poin penting agar Pancasila dapat menjadi bagian kehidupan masyarakat.

Pertama, memasukkan Pancasila pada kurikulum pendidikan di semua jenjang. Kedua, negara harus hadir dalam mensosialisasikan Pancasila.

Ketiga, perlu satu badan atau lembaga khusus yang bertugas mensosialisasikan Pancasila dan mendakwakan Pancasila seperti P4 dulu dengan metode dan konten yg menyesuaikan jaman. Keempat, beri penguatan pada keluarga agar mengajarkan Pancasila  sejak dini.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin, tokoh masyarakat supaya memberi contoh dan tauladan hidup Pancasila," ucap dia.

(Baca: Di Bawah Rindangnya Pohon Sukun, Lima Butir Pancasila Itu Tercipta....)

Pernyataan Sekjen PKB diamini Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa, Cucun A Syamsurijal. Menurut dia, Garda Bangsa mendukung penuh Keputusan Presiden (Kepres) yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.

"DKN Garda Bangsa mendukung penuh Kepres tentang 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Garda Bangsa dan generasi muda PKB serta NU untuk mengawal nilai Pancasila dan tegaknya NKRI sebagaimana prinsip DPP PKB," tutur dia.

Sejalan dengan Ketum Garda Bangsa, Sekjen DKN Garda Bangsa, Nasirudin Cholil menjelaskan, Garda Bangsa akan selalu ikut mengawal bersama elemen muda lain dalam proses sosialisasi dan penanaman nilai dan jiwa Pancasila kepada generasi muda.

Kompas TV Jokowi Peringati Hari Lahir Pancasila di Bandung
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com