Kiki Syahnakri Akui Ada Beda Pendapat Purnawirawan TNI soal Simposium 1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Simposium "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain", Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, mengakui adanya perbedaan pendapat di tubuh purnawirawan dalam menyikapi Simposium Tragedi 1965.

"Purnawirawan kan juga manusia, wajar dong kalau ada yang punya pendapat berbeda," ujar Kiki saat diwawancarai di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016).

Kiki juga menyikapi reaksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan selaku purnawirawan.

Kiki menilai langkah Luhut yang tak ikut ke dalam gerbong purnawirawan di simposium melawan PKI ini tidak murni berdasarkan inisiatif Luhut.

"Menurut saya Pak Luhut mungkin ada instruksi-instruksi dari yang lain, kemungkinan itu tidak berdiri sendiri," ucap Kiki.

Namun, Kiki mengatakan hampir 100 persen purnawirawan TNI sepakat untuk menolak rekomendasi Simposium Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta.

"Saya pastikan hampir 100 persen purnawirawan TNI satu suara dengan kami, seperti Pak Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu," tutur Kiki.

Sebelumnya, Ketua DPP Gerakan Bela Negara Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana mengatakan, diperlukan obyektivitas dan keterbukaan untuk meluruskan sejarah terkait Tragedi 1965.

"Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," ujarnya.

Begitu pun dengan korbannya, kata Budi, tak hanya korban setelah 1965. Namun, juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya, hingga tahun 1948 saat pemberontakan PKI di Madiun.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pun mengatakan simposium yang digagas para purnawirawan TNI menyikapi simposium 1965 bukanlah sebuah upaya tandingan.

"Enggak ada masalah. Biar makin banyak masukan biar selesai semuanya masalah HAM. Enggak ada tandingan-tandingan. Bagus-bagus saja biar tambah baik," ujar Luhut, Minggu (29/5/2016) lalu.