Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Wiranto Cegah "Pengadilan Rakyat" terhadap Soeharto dan Keluarga

Kompas.com - 21/05/2016, 14:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan tetap menjaga kehormatan dan keselamatan para mantan presiden mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya.

Itulah salah satu dari lima poin yang disampaikan Wiranto selaku Menhankam/Panglima ABRI seusai Soeharto mengumumkan berhenti sebagai Presiden, Kamis 21 Mei 1998, tepat 18 tahun lalu.

Rupanya, poin tersebut menimbulkan banyak reaksi masyarakat ketika itu. Wiranto langsung dipojokkan karena ia seakan berusaha melindungi pelaku korupsi, kolusi, nepotisme, dan menghambat proses reformasi.

"Saya tidak pernah menghalangi ditegakkannya hukum, termasuk kepada Pak Harto. Namun, ABRI jelas tidak menoleransi tindakan anarkistis yang melanggar hukum," kata Wiranto dalam bukunya, Bersaksi di Tengah Badai.

Setelah Soeharto lengser keprabon, penjagaan di sekitar Jalan Cendana, Jakarta Pusat, tempat kediaman keluarga Soeharto, sangat ketat. Tidak ada satu elemen mahasiswa atau massa pun yang bisa menembus barikade aparat keamanan.

Ketika itu, hampir setiap hari ada aksi unjuk rasa yang menuntut Soeharto diadili. Mereka berkumpul di sekitar Taman Surapati dan Tugu Tani.

"Bahkan, tidak jarang saya mendengar ada di antaranya yang menuntut dilakukannya 'pengadilan rakyat' atas mantan Presiden RI, Soeharto," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, hak setiap orang untuk berdemonstrasi. Namun, Wiranto meminta aksi itu dilakukan dengan damai.

Wiranto khawatir gerakan demo dapat mengarah kepada tindakan anarkisme dan brutalisme, yang dianggapnya akan menodai reformasi. Ia merasa langkah pengamanan ketat tersebut untuk menyelamatkan Indonesia dari sebutan "bangsa barbar".

"Coba bayangkan, pada waktu itu ribuan massa bergerak ke Cendana untuk melakukan apa yang disebut 'pengadilan rakyat', yakni menghabisi mantan presiden dan keluarganya dengan cara mereka, pasti akan sangat keji dan brutal," kata Wiranto.

Para prajurit ketika itu memblokir jalan-jalan sekitar Cendana. Di tengah situasi itu, Wiranto mendapat informasi dari wartawan asing bahwa akan timbul lagi korban tewas pada saat bentrok dengan aparat di sekitar Cendana. Hal itu untuk membangkitkan amarah massa.

Karena itu, Wiranto meminta Kapolda menggelar barikade kawat berduri untuk mencegah bentrokan langsung.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com