Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Tegaskan Dukungan Pemerintah Tak Pengaruhi Munaslub Golkar

Kompas.com - 14/05/2016, 13:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tak menampik jika ada sejumlah pejabat pemerintah yang secara pribadi mendukung salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Apalagi, ada sejumlah kader Golkar di pemerintahan seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kader Golkar di pemerintah, satu pak Luhut, satu JK. Kalau mereka dukung sebagai masing masing kader Golkar, tidak masalah," kata Aburizal di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/5/2016).

Namun, Aburizal menegaskan, dukungan tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan dibuka malam ini. Sebab, baik JK maupun Luhut, tak terlibat langsung dalam Munas.

"Kalau saya yang mendukung salah satu calon baru berpengaruh," kata Aburizal.

Aburizal memastikan, siapapun calon ketua umum baru Golkar yang terpilih, nantinya pasti akan membawa partai berlambang pohon beringin itu mendukung pemerintah. Sebab, keputusan mendukung pemerintah itu akan diambil dalam forum Munaslub.

"Siapapun ketua umum yang terpilih terikat dengan putusan itu," ucap Aburizal.

Munaslub Golkar akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (14/5/2016) malam di Nusa Dua, Bali.

Sejauh ini ada delapan bakal calon ketua umum yang akan bertarung yakni Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, dan Syahrul Yasin Limpo.

Kompas TV Jokowi: Apa Saya Pernah Marah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com