Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Saja PR Ketua Umum Golkar yang Baru?

Kompas.com - 12/05/2016, 10:32 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Psikologi Politik Hamdi Muluk menilai, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh ketua umum Partai Golkar yang baru.

Golkar akan melakukan pemilihan ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali, yang akan dibuka pada Sabtu (14/5/2016) mendatang.

Hamdi mengatakan, ketua umum yang baru harus mampu mengembalikan jati diri Golkar sebagai partai besar.

Hal ini harus dimulai dengan mengonsolidasi kekuatan partai yang sempat terpecah setelah dilanda konflik selama 1,5 tahun terakhir.

"Ini juga berkaitan menyelesaikan menyelesaikan masalah di dalam. Pasca perpecahan dua kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, bagimana pengurus baru dapat mengkonsolidasi kedua kubu ini," ujar Hamdi, saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

Lainnya, fokus melakukan pengkaderan. Selama ini, Golkar kurang mengakomodasi suara kader muda.

Golkar juga harus mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk maju dalam Pilkada 2017 mendatang.

"Masalah bagaimana Golkar memenangkan pilkada, memenangkan pemilihan legislatif (Pileg), dan pilpres 2019 lebih penting dibandingkan mengurusi isu yang tidak profesional," ujar Hamdi.

Untuk melakukan itu semua, dibutuhkan figur yang mumpuni serta memiliki kemampuan mengelola organisasi besar sehingga bersinar pada pemilu legislatif maupun pilpres 2019.

Pasca reformasi, kata Hamdi, Golkar belum terlihat kader-kader yang layak diusung sebagai RI-1.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com