Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Euforia Bebasnya Sandera Abu Sayyaf Dikhawatirkan Ancam 4 WNI yang Masih Ditawan

Kompas.com - 02/05/2016, 15:58 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, meminta agar pemerintah menunjuk seorang pejabat yang bertugas untuk memberikan informasi sahih terkait pembebasan 10 sandera yang ditawan kelompok Abu Sayyaf.

Sebab, hingga kini informasi yang beredar seputar pembebasan tersebut masih simpang siur.

"Ada yang bilang bahwa para sandera ini dibebaskan dibayar, ada juga yang bilang tidak," kata Tantowi saat dihubungi, Senin (2/5/2016).

Tantowi juga meminta agar euforia pembebasan para sandera sebaiknya dihentikan. Sebab, hingga kini masih ada empat WNI yang disandera kelompok tersebut.

Ia khawatir keselamatan nyawa para sanderalah yang akan terancam akibat pemberitaan yang berlebihan.

"Jangan sampai mereka (Abu Sayyaf) diposisikan sebagai pihak yang merugi," ujarnya.

(Baca juga: Pihak Perusahaan Tak Keluarkan Uang untuk Bebaskan ABK-nya yang Disandera)

Lebih jauh, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR itu mengingatkan bahwa pembebasan 10 sandera kemarin adalah bagian dari kerja kolektif antara pemerintah dan pihak swasta.

Karena itu, tidak tepat apabila ada pihak yang merasa paling berjasa dalam upaya pembebasan tersebut.

(Baca juga: Dokter RSPAD: Fisik dan Jiwa 10 ABK dalam Keadaan Sehat dan Prima)

"Kalau ada pihak yang mau mengklaim silakan saja, tetapi ini adalah kinerja kolektif. Jadi, sebaiknya dihentikan (klaim sepihak)," kata dia.

Kompas TV Presiden Jokowi Apresiasi Pembebasan Sandera
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com