Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berantas Bisnis Narkoba, Lapas Diusulkan Jadi Area Steril Sinyal Komunikasi

Kompas.com - 19/04/2016, 11:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerakan Anti Narkotika Nasional (Granat), Henry Yosodiningrat meyakini ada keterlibatan oknum dalam pada bisnis narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Menurut dia, untuk memutus pengendalian bisnis narkotika dari dalam Lapas, penting agar setiap Lapas dan Rutan dijadikan blank spot area atau area dimana alat komunikasi tidak bisa digunakan.

"Sekarang belum ada. Padahal dari zaman Pak Yusril masih Menkumham, saya sudah sampaikan secara khusus ke kantornya," ujar Henry saat dihubungi, Selasa (19/4/2016).

Namun, ia menceritakan pada saat itu, kendala yang dihadapi adalah tingginya gelombang protes dari masyarakat sekitar yang merasa terganggu jika ada pengaturan baru.

"Harus ada pengorbanan. Di rumah saja kadang enggak ada sinyal kok," imbuh Henry.  

Selain itu, ia menilai, perlu ada reformasi total yang diinisiasi oleh Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly.

(Baca: Menkumham: Wajah Lapas Hancur Lebur, Saatnya Berubah)

"Menkumham harus berani melakukan reformasi total. Reformasi terkait mental," kata Henry.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengumpulkan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan se-Indonesia, Selasa (5/4/2016).

Para kepala lapas akan diberikan pengarahan mengenai caranya memberantas peredaran narkotika yang dikendalikan bandar di dalam penjara.

Yasonna mengatakan, personel penjaga lapas tidak dapat hanya bersandar pada prosedur standar operasi. Tetapi, juga dibutuhkan integritas untuk tidak terlibat  peredaran narkotika para bandar.

Kompas TV Persentase Kelompok Pengguna Narkoba
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com