Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Ribut Kursi Menteri Desa, Cak Imin Sebut PKB dan PDI-P Sudah Berdamai

Kompas.com - 12/04/2016, 18:16 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sempat ribut beberapa waktu lalu terkait perebutan kursi menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disebut sudah berdamai.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Iya, sekjen kami, Karding, dan Hasto (Sekjen PDI-P), sudah lakukan pertemuan yang intinya menjaga hubungan baik sesama koalisi," kata Muhaimin seusai acara final Musabaqoh Kitab Kuning di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Saat disinggung mengenai kemungkinan ada pihak ketiga yang mengadu partainya dengan PDI-P, Muhaimin tak memedulikannya. Ia hanya memikirkan agar tak ada perselisihan antara partainya dan partai pendukung pemerintah lainnya.

"Kalau saya, yang penting tidak ada pertikaian, cekcok dengan sesama koalisi. Itu saja prinsipnya," ujar dia.

(Baca: "Karpet Merah" Istana untuk Pendemo Menteri Desa dan Provokasi Keberangan Cak Imin)

Sementara itu, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding membenarkan, ada pertemuan dirinya dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan politisi senior PDI-P, Pramono Anung.

Pertemuan tersebut, kata Karding, diadakan dalam rangka mengklarifikasi isu yang selama ini beredar tentang rebutan kursi menteri antara dua partai koalisi pemerintah tersebut.

"Alhamdulillah sudah ketemu bahwa sebagai sesama partai koalisi harus jaga persaudaraan, perkawanan, dan jangan mau dipecah atau diadu dengan pihak lain," tutur Karding.

(Baca: Kursi Menteri Desa Digoyang, PKB Meradang)

Namun, ia menolak membeberkan identitas pihak yang mengadu kedua partai tersebut. Menurut dia, informasi yang tidak tepat dan tidak patut diketahui oleh rekan-rekan politik lain biasanya pasti akan mudah terendus.

"Tentu tidak bisa disampaikan karena dalam politik ada etika sehingga ya enggak bisa (disampaikan). Namun, yang harus dipahami dalam politik adalah, satu gerakan, sekecil apa pun, pasti ketahuan, dan enggak ada yang enggak ketahuan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com