Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Ungkap Jokowi Sempat Khawatir Ide GBHN Dihidupkan Kembali

Kompas.com - 11/04/2016, 14:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, banyak pihak yang khawatir jika Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali, maka Indonesia pun akan kembali ke masa Orde Baru.

Kekhawatiran itu juga sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada pertanyaan Presiden, 'Pak Ketua, kalau amandemen, apa tidak buka kotak pandora?' Sebagaimana pertanyaan orang banyak," ujar Zulkifli di Hotel Bumi Minang, Padang, Senin (11/4/2016).

Namun, Zulkifli membantah kekhawatiran tersebut. Menurut dia, GBHN nantinya tidak akan membangkitkan keburukan yang terjadi pada masa lalu.

Amandemen kali ini, kata dia, sudah terfokus pada poin yang akan diamandemen, demikian dengan bunyinya.

(Baca: Ada Apa di Balik Wacana Menghidupkan Kembali GBHN?)

"Kalau mau pasal yang lain, maka prosesnya harus diubah lagi. Sosialisasi dulu, kajian akademis dulu, jadi panjang. Sudah, tidak usah khawatir, ini tidak akan ke mana-mana," kata dia.

Atas kekhawatiran tersebut, MPR kemudian gencar melakukan focus group discussion (FGD) dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi hingga pakar hukum tata negara.

Zulkifli menargetkan, pembahasan dilakukan dengan 50 perguruan tinggi, seperti yang dilakukan dengan Universitas Andalas di Padang, hari ini.

"Hanya sekarang rumusannya apa, perlu kita diskusikan secara mendalam GBHN yang seperti apa, apa isinya," kata Zulkifli.

Kompas TV Kotak Pandora GBHN â?? Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com