Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Istana Gelar "Karpet Merah" untuk Pendemo Menteri Desa

Kompas.com - 07/04/2016, 16:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menilai, sangat banyak cara yang dilakukan berbagai pihak untuk menjatuhkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Salah satunya adalah mengatur pendemo yang mengkritik penyaluran dana desa.

Dia pun heran kenapa para pendemo yang jumlahnya hanya sekitar 300 orang itu pun begitu mudah diterima pihak Istana. (baca: "Seksinya" Menteri Desa...)

"Istana gelar 'karpet merah' untuk mereka yang mendemo Menteri Desa," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Karding enggan menyebut siapa pihak Istana yang memberi "karpet merah". Namun, pada 23 Maret lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat menerima ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat yang mendemo Menteri Desa.

"Saya lupa siapa ya orangnya," kilah Karding.

Karding menilai, demo tersebut hanya bentuk upaya mengembangkan opini tanpa fakta yang jelas. (baca: Muhaimin Tidak Terima Kursi Menteri Desa Diincar)

Dia lantas membandingkan demo tersebut dengan demo lain di Istana seperti demo para guru honorer hingga demo terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Meski dikuti lebih banyak orang dan berkaitan dengan isu yang menurut dia substansial, tetapi tidak ada perwakilan Istana yang menerima pendemo tersebut.

"Di politik modern seperti ini, enggak ada satupun gerakan yang enggak ketahuan," ucap Karding.

Sebelumnya, ketika dikonfirmasi Kompas.com, Pramono tidak mau berkomentar tentang tudingan PKB.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah membantah ingin merebut kursi menteri desa. Ia menegaskan, jika perombakan kabinet sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Joko Widodo.

Meskipun Presiden berasal dari PDI P, namun partainya tak bisa mengintervensi begitu saja keputusan politik yang akan diambil Presiden.

"Jadi kalau ada yang mengatakan PDI-P rebutan untuk mendapatkan kursi Menteri Desa, itu sama sekali tidak benar," kata Hasto.

Kompas TV Wakil Ketua MPR: Hendaknya Jokowi Tegas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com